Pengamat Nilai Masuknya PKS Bakal Jadi Gejolak di Koalisi Prabowo-Gibran, Gelora Singgung Ideologi

Laporan Wartawan TribunJakarta.com  Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Keberadaan PKS jika nantinya bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal menghadirkan resistensi atau gejolak di internal Koalisi Indonesia Maju.

Setidaknya, hal itu terlihat dari sikap Partai Gelora yang yang menolak jika PKS gabung ke koalisi Prabowo-Gibran.

Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, adanya gejolak semacam itu merupakan hal wajar dalam dinamika politik.

"Nah, ketika PKS misalkan jadi masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran, maka ya yang terancam adalah Partai Gelora, karena PKS punya kekuatan di Parlemen, sedangkan Gelora tidak lolos di parlemen," kata Ujang saat dihubungi, Selasa (30/4/2024).

Ujang mengatakan, resistensi Gelora terhadap PKS hanya karena masalah sejarah kedua partai itu saja.

Partai berwarna biru tosca itu lahir karena terjadinya konflik di internal PKS.

Karenanya, Ujang meyakini resistensi itu tak akan melebar ke parpol lain di anggota Koalisi Indonesia Maju.

Begitu juga tak akan terjadi kepada Partai NasDem dan PKB yang bakal bergabung lebih dulu dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kalau soal bisik-bisik iya, tapi kalau soal mempengaruhi kebijakan partai lain saya rasa tidak ya, karena partai-partai di Koalisi Indonesia Maju, mereka punya independensinya sendiri, punya keyakinannya sendiri kepada partai-partai yang baru datang bergabung," kata Ujang.

Ujang mengatakan, yang bisa meredam resistensi di internal parpol koalisi nanti yakni hanyalah Prabowo selaku presiden selanjutnya.

Menurutnya, cara paling efektif untuk meredam gejolak semacam itu yakni dengan memberikan porsi yang adil dalam pembagian kue politik. Ujang meyakini Prabowo paham akan hal tersebut.

"Saya meyakini dalam konteks membangun koalisi yang gemuk tersebut, Pak Prabowo akan memperhitungkan asas proporsionalitas, baik bagi yang sudah masuk di Koalisi Indonesia Maju maupun bagi yang partai-partai yang baru seperti NasDem, PKB maupun PKS nantinya," papar Ujang.

Menurut Ujang, porsi yang tepat diberikan kepada parpol dari Koalisi Perubahan itu jika nanti bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran yakni dua jabatan menteri.

Hal itu sebagaimana porsi yang diberikan Presiden Joko Widodo saat Partai Gerindra memutuskan bergabung pada periode 2019-2024.