Pengamat Nilai Masuknya PKS Bakal Jadi Gejolak di Koalisi Prabowo-Gibran, Gelora Singgung Ideologi

"Namanya berkoalisi pasti dapet jatah menteri. Kenapa? Karena mereka sama-sama partai yang lolos parlemen. Apalagi mereka partai kelas menengah ke atas."

"Jadi kalau saya sih lihat ya yang proporsional itu ya dua menteri karena kalau lebih dari itu resistensinya akan ada. Tapi kalau kecil dari angka tadi maka kemungkinan besar mereka juga malas. Oleh karena itu saya melihat ya kalau proporsional dua itu ya cukup adil," ujar Ujang. 

Gelora Adang PKS

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, sikap PKS yang membuka kemungkinan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti diadang oleh Partai Gelora.

Menurut Sekjen Gelora, Mahfuz Sidik, jika PKS dari yang sebelumnya pengusung narasi perubahan dan bergabung ke pemerintah, justru akan menjadi senjata makan tuan.

Sebab, massa ideologis PKS akan kehilangan kepercayaan akan partainya.

"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya?"

"Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," tutur Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Minggu (28/4/2024), dilansir WartaKotalive.com.

Ia lantas mengungkit serangan yang dilakukan PKS kepada Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024.

Serangan itu masif dilakukan, tuturnya, terutama kepada Gibran dan Presiden Jokowi.

"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," ujar Mahfuz Sidik.

Atas dasar itu, dirinya mengingatkan publik dengan narasi yang menurutnya muncul dari kalangan PKS.

Narasi itu adalah menganalogikan bahwa Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Firaun.

Hal ini merujuk ketika Anies Baswedan diusung oleh Partai Gerindra sebagai calon gubernur (cagub) Jakarta pada tahun 2017.

Ia berpendapat selama ini PKS sering memunculkan narasi yang mengadu domba masyarakat.

Misalnya, cap pengkhianat yang ditujukan kepada Prabowo karena bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin pada 2019 lalu.

"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto."

"Umumnya datang dari basis pendukung PKS," papar Mahfuz Sidik.

Dapatkan Informasi lain dari TribunJakarta.com via saluran Whatsapp di sini

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News