Pakta Integritas Pagari Netralitas ASN Tangerang di Pilkada, Pj Wali Kota Didorong Tegas Mengawal

TRIBUNJAKARTA.COM - Aparatur sipil negara (ASN) kerap terseret dalam pusaran keberpihakan pada Pilkada.

Peneliti Kebijakan Publik  dari Institute for Development Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro, menilai pemimpin daerah harus menjadi garda terdepan mengawal netralitas para birokratnya.

Termasuk para penjabat seperti di Kota Tangerang yang mantan wakil wali kotanya, maju mencalonkan diri.

"Netralitas birokrasi menjadi prinsip yang harus ditegakkan. Pj Walikota harus menjadi garda terdepan dalam menjaga netralitas ini," ujar Riko dalam keterangannya, Senin (30/9/2024).

Riko menegaskan, langkah konkret yang diambil oleh Pj Wali Kota Tangernag, Nurdin, dengan menerbitkan surat edaran serta mendorong penandatanganan pakta integritas merupakan cara tepat memagari netralitas para ASN.

"Surat edaran dan pakta integritas ini bukan sekadar formalitas, tapi merupakan simbol komitmen bersama bahwa birokrasi harus tetap profesional dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis," jelas Riko.

Riko mendorong Pj Walikota Tangerang bisa mengawal surat edaran dan pakta integritas itu dengan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggarnya.

"Tindakan berikutnya yang harus dilakukan adalah menegakkan sanksi bagi birokrat yang melanggar. Aturan mengenai sanksi ini sudah jelas diatur," lanjutnya.

"Kita yakin Pj Walikota dapat tegas dalam netralitas ini," pungkasnya.

Seperti diketahui, Pilkada Kota Tangerang diikuti 3 paslon.

Nomor urut 1 Faldo Maldini-Mohammad Fadhlin Akbar, nomor 2 Ahmad Amarullah-Mohamad Bonnie Mufidjar dan nomor 3 Sachrudin-Maryono

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya