Rocky Gerung Tanggapi Olok-olok Projo 'Pro Judi Online', Kata itu Berasal dari Kecerdasan Netizen

TRIBUNJAKARTA.COM - Beredar kabar organisasi kemasyarakatan pendukung Jokowi, Projo, menjadi bahan olok-olok warga net di media sosial.

Ejekan itu berupa sebuah gambar potret Jokowi bertuliskan Projo yang ditambahkan dengan tulisan Pro Judi Online oleh netizen.

Bahkan, kata Pro Judi Online sampai trending topic di X (dulu Twitter). 

Hal itu tak terlepas dari sang Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang sempat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di era Presiden Jokowi. 

Budi dikaitkan dengan kasus judi online yang melibatkan 16 pegawai Komdigi (Komunikasi dan Digital) di Bekasi yang belakangan diungkap jajaran Polda Metro Jaya.

Para oknum pegawai Komdigi itu diduga membina sekitar 1.000 situs judi online untuk meraup keuntungan. 

Publik pun meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari Budi Arie karena praktik judi online yang dilakukan oknum pegawai Komdigi itu terjadi pada masa Budi menjabat sebagai Menkominfo. 

Pengamat politik, Rocky Gerung, menilai munculnya olok-olokan itu berkat kecerdasan dari netizen dalam merespons kasus judi online yang meresahkan. 

Netizen mendorong agar kasus ini terus dilanjutkan alih-alih dibekukan. 

"Olok-olok Projo misalnya Pro Judi Online. Kan itu datang dari kecerdasan sekaligus kecerdikan netizen untuk mendorong kasus ini supaya tidak dipetieskan (dibekukan)."

"Jadi, terlihat bahwa Indonesia sebetulnya punya harapan bagus tentang penegakan hukum kalau ada situasi yang memungkinkan suara itu diucapkan, tanpa dihalangi," ujar Rocky seperti dikutip dari youtube @RockyGerungOfficial_2024 yang tayang pada Selasa (5/11/2024). 

Bahkan, kata Rocky, suara ramai netizen di media sosial menjadi faktor penentu agar kasus judi online itu terus berlanjut tanpa diintervensi kepentingan politik. 

Suara netizen pun kerap berasal dari kejujuran demi menjaga agar kasus itu diproses hukum dengan cara yang beradab.

"Netizen menjadi perlambang pertama atau unsur pertama di dalam upaya untuk mendesak penuntasan dari kasus ini," katanya. 

16 orang jadi tersangka

Jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penangkapan 16 tersangka usai menggeledah dan memeriksa para tersangka di Kantor Satelit di Bekasi dan Kantor Kementerian Komdigi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 orang merupakan pegawai Kementerian Komdigi sementara lima orang lain merupakan warga biasa.

”Kami akan terus mengembangkan kasus ini termasuk mencari setiap pihak yang terlibat,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Wira Satya Triputra.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi mengatakan dari hasil pengungkapan ini diketahui ada penyalahgunaan wewenang di mana ada oknum yang seharusnya memblokir seluruh situs judi daring, nyatanya mereka melindungi beberapa situs lainnya.

Dari penggeledahan di Kantor Kementerian Komdigi, ujar Ade, polisi menyita beberapa komputer jinjing milik tersangka yang diketahui merupakan pegawai dan staf ahli Komdigi.

”Penyitaan beberapa laptop pribadi dari para tersangka, termasuk pendalaman proses bagaimana tersangka memfilter seluruh web pada hari tersebut. Kemudian diverifikasi, kemudian diblokir,” katanya.

Hingga kini, yang bersangkutan masih diperiksa intensif. Mereka ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya.

Sebanyak 1.000 situs 'dibina' 

Pengungkapan kasus ini berawal ketika Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek sebuah ruko tiga lantai yang berada di Jalan Rose Garden V, Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (1/11/2024).

Di sana, aparat kepolisian mendapati sebuah kantor satelit, lengkap dengan belasan perangkat komputer yang menjadi tempat para oknum pegawai Kementerian Komdigi melindungi ribuan situs judi daring.

Saat penggerebekan di kantor satelit itu, salah seorang tersangka mengaku bahwa dari 5.000 situs judi daring yang tersaring, hanya 4.000 situs yang diajukan ke kantor Kementerian Komdigi untuk diblokir.

Sementara 1.000 situs yang lain dibina.

”Pembinaan itu maksudnya dijaga agar tidak terblokir,” kata tersangka itu.

Bahkan dari pembinaan itu, oknum pegawai Komdigi itu diduga mendapat upah balas jasa hingga Rp 8,5 juta per situs.

Artinya, Rp 8,5 miliar dapat ia peroleh.

Agar praktik ini terus berjalan, mereka merekrut operator dan pegawai administrasi untuk bekerja di dalam kantor satelit tersebut.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya