Beda Pilihan Saat Pilkada, PKS Ungkap Alasan Tak Bakal Oposisi di Pemerintahan Pram-Rano

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Meski berbeda pilihan saat Pilkada Jakarta 2024 lalu, PKS DKI Jakarta menegaskan tak bakal menjadi oposisi di barisan pemerintahan Pramono Anung-Rano Karno.

Hal itu disampaikan Ketua DPW PKS DKI Jakarta yang juga menjabat Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin.

Khoirudin menegaskan pihaknya bakal bersama-sama dengan pemerintahan selanjutnya, dalam hal ini Pramono-Rano untuk membangun Jakarta.

"Kita bersama-sama mengelola Jakarta. Semua yang baik buat warga Jakarta kita putuskan bersama-sama. Enggak ada istilah oposisi," kata Khoirudin usai makan siang bareng Pramono Anung di salah satu hotel kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).

Khoirudin mengaku senang bisa mulai menjalin komunikasi dengan Pramono Anung agar lebih mudah nantinya bersinergi membangun Jakarta.

"Saya bahagia sekali pada siang ini saya bersama Gubernur terpilih DKI Jakarta silaturahmi membangun komunikasi. Insya Allah semua demi kebaikan warga Jakarta. Kita siap kolaborasi, siap sinergi untuk kebaikan Jakarta," ujar dia.

Khoirudin mengatakan, dalam pertemuan yang berlangsung sekira satu jam itu, mereka membicarakan mengenai beragam persoalan yang terjadi di Jakarta.

"Bagaimana cara kita meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta, sekitar itulah.

Bagaimana menyelesaikan permasalahan Jakarta yang masih tersisa. Insyaallah mudah-mudahan dengan sinergi ini, kebaikannya buat seluruh warga Jakarta," paparnya.

Sementara itu, Pramono Anung menegaskan dirinya dalam memimpin Jakarta nanti tentunya akan menjalin komunikasi dengan siapapun.

"Saya dalam kepemimpinan nanti kalau dilantik menjadi gubernur, saya pasti sangat terbuka dan saya adalah orang yang juga sangat terbuka dan saya meyakini hari ini kami berdua berdiskusi satu jam lebih.

Disitu saja saya sudah bisa menangkap bahwa kami pasti, saya pastikan, kami pasti bisa bekerja bersama-sama," kata Pram sembari menjelaskan makna pertemuannya dengan Khoirudin.

Terlebih, kata Pram, saat ini Jakarta sudah tak lagi berstatus ibu kota sehingga diperlukan kerjasama yang baik antar sektor.

"Kan begini, ini adalah pemerintahan pertama kali yang bukan lagi sebagai ibu kota negara.

Sehingga dalam banyak hal perlu adanya penyesuaian, termasuk dengan DPRD dan sebagainya," kata Pram.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya