Duet Prabowo-Titiek Soeharto Bikin Pemilik Pagar Laut Gak Bisa Tidur! Istana dan DPR Lantang

Adapun, pencabutan itu dilakukan karena pagar laut di wilayah tersebut tidak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. 

"Ilegal, sudah pasti karena sudah dinyatakan yang ada di bawah air itu sudah hilang dengan sendirinya, tidak bisa. Jadi kalau itu tiba-tiba ada, kan aneh juga, kan begitu," jelas Trenggono.

Sejak Rabu (22/1/2025), KKP bersama TNI, Polri dan beberapa pihak lain pun mulai mencabuti pagar laut di Tangerang.

Hingga kemarin, Kamis (23/1/2025), masih ada 21 kilometer pagar laut yang belum dicabut, dan pencabutan akan kembali dilakukan hari ini, Jumat (24/1/2025).

Titik Soeharto Minta Pemilik Diungkap

Perintah Prabowo sejalan dengan sikap DPR yang ditunjukkan Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto.

Politikus Golkar bernama asli Siti Hediati Hariyadi itu sampai ikut langsung membongkar pagar laut di wilayah Tangerang, pada Rabu (22/1/2025).

"(Pagar laut) Itu juga melanggar hukum. Ini kan laut, laut ini bukan milik perorangan atau milik perusahaan, ini adalah milik negara gitu ya. Mereka enak saja memagar-magari," ucap Titiek, dikutip dari Kompas.com.

Titiek juga mengungkapkan bahwa pagar laut itu menghalangi jalan para nelayan mencari nafkah.

"Jadi kita lihat sendiri tadi memang itu menghalang-halangi jalannya nelayan untuk cari nafkah," ungkapnya.

Titiek bersama Komisi IV DPR RI memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono ke DPR, Kamis (23/1/2025).

Seluruh fraksi mencecar Trenggono untuk meminta penjelasan dan menuntut penyelesaian soal pagar laut yang tidak hanya ada di Tangerang saja.

Pagar laut juga berdiri di laut daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, hingga Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Titiek menegaskan, negara tidak boleh kalah dari oligarki pemagar laut.

Titiek sebelumnya menyatakan dugaannya, pemilik pagar laut bukanlah perusahaan kecil.

"Semua kementerian tidak perlu takut melawan oligarki. Karena kita DPR sebagai wakil rakyat, kementerian juga menjalankan tugasnya untuk melaksanakan kepentingan rakyat," kata Titiek Soeharto usai rapat Komisi IV dengan Menteri Trenggono.