Pramono Singgung 'Work From Anywhere' Tanggapi Usulan Soal 4 Hari Kerja di Jakarta

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, buka suara mengenai usulan yang dilontarkan anggota tim transisi, Nirwono Joga mengenai wacana empat hari kerja.

"Dalam kesempatan ini, saya juga ingin meluruskan hal yang belum dan masih menjadi debatable. 

Memang salah seorang anggota tim transisi pernah menyampaikan mengenai masa kerja yang empat hari," kata Pramono saat syukuran kemenangan di Pantai Ancol, Jakarta Utara, Jumat (31/1/2025).

Pramono menegaskan bahwa usulan itu belum menjadi keputusan yang akan diterapkannya saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta.

"Saya ingin meluruskan bahwa itu belum menjadi keputusan. Sehingga kerja masih selama lima hari," kata Pramono.

Kendati begitu, Pramono menginginkan bisa menerapkan sistem kerja work from anywhere atau fleksibel dari mana saja.

Pramono mengatakan, hal itu sebagaimana yang pernah diterapkannya sebagai Menteri Sekretaris Kabinet.

 "Tetapi kami akan mendorong apa yang disebut dengan work from anywhere seperti yang selama ini saya lakukan ketika saya menjadi Sekretaris Kabinet," kata Pramono.

Sebelumnya, usulan empat hari kerja itu disampaikan Nirwono Joga saat diskusi bersama Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta.

Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno, Ima Mahdiah juga telah mengklarifikasi terkait hal tersebut.

Ima menegaskan bahwa usulan tersebut bukan berasal dari tim transisi kendati Nirwono Joga memang bagian dalam tim tersebut.

Namun, Ima menyebut usulan itu merupakan pandangan pribadi Nirwono Joga selaku Pakar Tata Kota yang disampaikannya dalam diskusi bersama Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta.

“Kami di Tim Transisi Pramono-Rano tidak pernah membahas ataupun mengusulkan kebijakan empat hari kerja. 

Pandangan tersebut adalah hasil diskusi akademis yang disampaikan oleh Pak Nirwono Joga sebagai seorang pakar tata kota, bukan sebagai anggota tim transisi,” ujar Ima kepada media, Kamis (22/1/2025).

Menurut Ima, usulan itu sebaiknya dipahami sebagai gagasan akademis yang ditujukan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD dan Pemprov DKI Jakarta.

Wanita yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Jakarta itu menegaskan bahwa tim transisi memiliki agenda yang lebih spesifik, yaitu memastikan peralihan kepemimpinan berjalan lancar dan menyiapkan program-program prioritas yang dapat langsung dieksekusi setelah Pramono Anung dan Rano Karno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

“Program prioritas kami mencakup isu-isu mendesak seperti penanganan banjir, transportasi publik, dan peningkatan kualitas layanan publik,” kata Ima.

Kendati begitu, Ima mengapresiasi pandangan Nirwono Joga yang menyebut bahwa usulan ini telah diterapkan di beberapa negara maju untuk meningkatkan kesehatan mental dan produktivitas masyarakat.

“Saya melihat usulan ini menarik untuk dibahas lebih lanjut oleh seluruh stakeholder, tetapi tentu memerlukan kajian yang komprehensif dan melihat konteks Jakarta.

Untuk saat ini, kami tegaskan kembali bahwa itu bukan bagian dari agenda tim transisi Pramono-Rano,” ujar Ima.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya