Polemik Gas Tiga Kilogram

'Enggak Ada' Curhat Warga Pasar Minggu Keliling 20 Warung Tak Dapat Gas 3 Kg, Apa Penyebabnya?

Curhat warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan berkeliling 20 warung dari sore hingga malam hari tetap tidak mendapatkan gas 3 Kg. Apa penyebabnya?

|

TRIBUNJAKARTA.COM - Curhat warga Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan berkeliling 20 warung dari sore hingga malam hari tetap tidak mendapatkan gas 3 kilogram.

Kini, warga Jakarta kesulitan memperoleh gas melon tersebut.

Warga Ragunan bernama Narti mengungkapkan sulitnya mencari gas subsidi tersebut. Bahkan, ia sampai mendatangi SPBU demi mendaparkan gas tersebut. 

Namun, hasilnya tetap sama.

"Sudah nyari keliling dari sore sampai malam, enggak dapat-dapat, ada kali 20 warung. Sampai SPBU juga enggak ada," kata Narti, Minggu, (2/2/2025).

Asisten Rumah Tangga bernama Dede mengalami nasib serupa. Ia mencari gas tiga kilo di sekitar rumahnya di kawasan Ampera Raya,Jakarta Selatan.

Warung atau kios yang ia datangi selalu habis. Warung yang menjadi langganannya bahkan mengatakan gas habis sejak 3 hari terakhir.

"Sudah keliling, dari warung deket rumah di Ampera, sampai ke Ragunan, bilangnya kosong,"katanya.

Hal yang sama dialami Fitri yang bekerja sebagai pegawai swasta.

Warga kawasan Rorotan, Jakarta Utara sulit mendapatkan gas Melon tersebut.

Ia terpaksa menggunakan gas non subsidi, untuk kebutuhan rumah tangga.

"Iya beberapa warung deket rumah enggak dikirimin gas," katanya.

Fitri mengaku tidak tahu, mengapa gas sekarang langka.

Penjual selalu mengatakan stok gas kosong, saat ia hendak membeli.  Padahal, katanya, gas elpiji merupakan kebutuhan vital masyarakat.

"Butuh banget gas 3 kg, karena praktis, dan bisa langsung beli enggak repot, tapi malah susah sekarang," katanya.

Sementara itu Ngatino salah seorang penjual Bakso di Jalan Pekayon, Ragunan, Jakarta Selatan mengatakan kemungkinan dirinya tidak bisa berjualan Senin esok. 

Pasalnya ia tidak mendapatkan gas Elpiji untuk kebutuhan jualannya.

"Biasanya pulang jualan beli gas, kalau sekarang enggak dapet ya ga bisa jualan," pungkasnya.

Apa Penyebanya?

Mulai tanggal 1 Februari 2025, pemerintah telah memberlakukan kebijakan baru yang melarang pengecer untuk menjual gas elpiji 3 kg.

Menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, pengecer yang ingin tetap berjualan elpiji bersubsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.

“Jadi pengecer kita jadikan pangkalan. Mereka harus mendaftarkan nomor induk perusahaan terlebih dulu,” ungkap Yuliot di Jakarta pada Jumat, 31 Januari 2025.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dengan pendaftaran yang lebih terintegrasi melalui data kependudukan, diharapkan proses ini menjadi lebih mudah.

Yuliot menjelaskan bahwa tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan distribusi elpiji bersubsidi lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penyimpangan dalam distribusi.

Melalui pendekatan ini, diharapkan rantai distribusi yang lebih pendek akan berkontribusi pada stabilitas harga elpiji 3 kg.

“Kita ingin memastikan harga yang diterima masyarakat sesuai dengan batasan yang ditetapkan pemerintah,” tegas Yuliot.

Distribusi elpiji 3 kg ini diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023, yang mengharuskan penjualan elpiji hanya boleh dilakukan oleh subpenyalur yang memiliki NIB.

Pertamina, sebagai badan usaha yang mendistribusikan elpiji, juga diwajibkan untuk melaporkan daftar subpenyalur kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara tegas membantah adanya kelangkaan elpiji 3 kg.

Dalam sebuah acara di Bogor, ia menyatakan bahwa pemerintah sedang menata pengelolaan elpiji untuk mencegah oknum menaikkan harga.

“Elpiji itu tetap ada. Sekarang lagi ditata kelolanya agar tidak boleh ada oknum yang menaikkan harga elpiji 3 kg,” kata Bahlil.

Dia juga menegaskan bahwa stok elpiji 3 kg aman menjelang bulan Ramadan dan memastikan tidak ada pengurangan kuota subsidi, yang tetap sebesar Rp 87 triliun.

Penjelasan Pertamina

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menjelaskan bahwa harga elpiji 3 kg yang dijual di pangkalan resmi akan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

“Kami pastikan harga LPG 3 kg di pangkalan resmi mengikuti HET yang ditetapkan setiap pemda. Jika ada harga LPG 3 kg yang mahal, kemungkinan karena masyarakat membelinya di luar pangkalan resmi atau di pengecer,” jelas Heppy dalam keterangannya. (Tribunnews.com)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved