PDIP Saran Wapres Berkantor di IKN, Rocky Gerung: Jadikan Istana Pangkalan Gas 3 Kg Dijaga Gibran

TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyarankan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Ibu Kota Negara (IKN).

Saran itu pun ditanggapi pengamat politik Rocky Gerung. Ia menilai pernyataan Deddy Sitorus merupakan usulan yang bagus.

Rocky menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo bisa menulis surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar menganggarkan pembangunan kamar untuk Gibran Rakabuming.

"Tolonglah ada satu kamar khusus yang dibuat di situ Walaupun anggarannya mungkin cuma Rp 10 miliar atau Rp 100 juta untuk anak saya supaya dia bisa menikmati legacy saya," kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Indonesia Lawyer Club pada Sabtu (8/2/2025).

Menurut Rocky, Gibran bisa menjadikan istana miliknya di IKN sebagai lokasi pangkalan gas elpiji 3 Kg. 

"Apa yang bisa dilakukan oleh Gibran di situ jadikan istana itu sebagai bukan sebagai tempat pangkalan elpiji 3 Kg dijaga langsung oleh Gibran," ujar Rocky Gerung.

Selain itu, Rocky menginginkan Prabowo membuat keputusan presiden atau keppres khusus untuk menyenangkan Jokowi.

"Kenapa begitu lho Pak Gibran sendiri bilang ada masalah lapor Wapres kan sudah ada kotak lapor Wapres," ujarnya.

Namun, Rocky mengaku tidak dendam dengan Jokowi meskipun kerap mengkritik Mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ia mencontohkan bahwa dirinya diundang keluarga Jokowi saat putranya Kaesang Pangarep menikah.

"Saya bahkan masuk VIP enggak perlu nunggu kayak Anies masuk dan nunggu siang hari. Saya yang malam hari langsung itu kan jadi saya ada urusan dengan itu tuh," imbuhnya.

Sementara itu, Deddy Sitorus mengungkapkan alasan partainya dahulu mendukung IKN.

Pertama, alasan historis mengenai kebutuhan Jakarta. Lalu, pembangunan IKN melalui peran swasta.

"Tidak makan APBN. Dilaksanakan dengan berhati-hati tidak dengan sistem kebut semalam kan itu nih landasannya dan sampai hari ini pun kita masih menyetujui itu," imbuh Deddy.

Deddy lalu menyinggung APBN tahun lalu yang mengalami defisit sekitar hampir Rp 400 triliun. Ia pun mempertanyakan alasan Presiden Prabowo Subianto yang akan menambah anggaran menjadi Rp 14,4 Triliun untuk IKN.

"Yang enggak dinikmati siapa-siapa di saat sektor-sektor lain sebenarnya membutuhkan anggaran yang langsung dinikmati oleh rakyat pertanyaan kita kan di situ," ujarnya.