Luhut Bongkar Rp 250 T Bansos Era Jokowi Tak Sesuai Sasaran, Rocky Gerung Sampai Mengumpat

TRIBUNJAKARTA.COM - Pengamat politik Rocky Gerung sampai mengumpat saat mengomentari pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengungkap penyaluran bansos senilai Rp 250 triliun pada era Presiden Jokowi ternyata tidak sesuai sasaran.

"Jadi tetap presiden ketujuh itu yang sebut aja bajingan tolol juga, karena dalam pengertian akuntansi kalau dananya tidak tersalur itu artinya ada yang idle, ada yang tidak tidak tiba pada si penerima hak."

"Apa lagi ini soal bansos kan yang jadi bancakan politik, yang setiap kali diunggulkan oleh Presiden Jokowi bahwa ini bansos untuk rakyat ternyata hanya separuh yang tersalur itu," kata Rocky di channel Youtubenya, Rocky Gerung Official, tayang Senin (10/2/2025).

Dengan besarnya uang negara yang tidak disarlurkan dengan tepat, Rocky mengatakan, pernyataan Luhut harus disertai dengan konsekuensi hukum.

"Bocoran dari Pak Luhut Ini juga punya akibat hukum dan akibat hukum. Itu harus diuji apakah data-data yang selama ini dipakai, itu betul data yang real atau data yang fiktif justru di situ masalahnya," jelas Rocky.

Rocky menganggap pernyataan Luhut itu mengejutkan.

Sebab, Luhut merupakan orang kepercayaan Jokowi, Presiden ke-7 yang menjabat selama 2014-2024.

"Sangat mengejutkan karena yang mengucapkan itu adalah Luhut Binsar Pandjaitan, orang yang tahu tentang semua soal selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi."

"Jadi kalau bansos yang nilainya 500 triliun hanya separuh yang tersalur dengan efektif, ini baru efektifnya ya belum soal pertanggungjawabannya, maka orang bertanya Kalau begitu yang separuh itu 250 triliun tersalur atau terkorupsi atau tidak tersalurkan, itu pertanyaan akuntansinya tuh," kata Rocky.

Rp 250 Triliun Bansos Era Jokowi Tak Sesuai Sasaran

Mengutip Kompas.com, Luhut mengungkapkan, dari Rp 500 triliun nilai bansos yang disalurkan pada era Presiden Jokowi, hanya setengahnya yang sesuai sasaran.

“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut di Jakarta, Sabtu (8/2/2025)

Dalam upaya pembenahan ini, lanjutnya, pemerintah tengah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Konsolidasi data ini akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data penerima bansos.

“Saya bersyukur, BPS [Badan Pusat Statistik] telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan,” lanjutnya. Selain integrasi data, terang Luhut, pemerintah juga akan menyinkronkan informasi penerima manfaat dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan elpiji (LPG), guna meningkatkan kualitas data dan efektivitas penyaluran.

Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif Government Technology (GovTech), ekosistem digital pemerintahan yang diinstruksikan oleh Presiden untuk selesai pada Agustus nanti. “Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bansos tersalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan,” tegasnya.