Pengamat Baca Motif Megawati Tunda Kadernya Ikut Retret, Jubir PDIP Ungkap Hubungan dengan Prabowo

Pengamat politik Yunarto Wijaya, membaca motif Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang menginstruksikan penundaan kadernya untuk ikut retret.

Istimewa
HUBUNGAN - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjamu makan siang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di dalam kediamannya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019) siang. PDIP mengungkap hubungan Prabowo dengan Megawati terkini pada konferensi pers di DPP PDIP, Selasa (25/2/2025). 

TRIBUNJAKARTA.COM - Pengamat politik Yunarto Wijaya, membaca motif Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang menginstruksikan penundaan kadernya untuk ikut Retret Kepala Daerah.

Seperti diketahui, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menerbitkan instruksi menahan para kadernya untuk ikut retret sejak hari pertama, Jumat (21/2/2025).

Namun, pada hari ke-4, para kepala daerah dari PDIP, di bawah koordinasi Gubernur Jakarta yang juga politikus senior PDIP, Pramono Anung, akhirnya mengikuti retret di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah itu.

Megawati, dalam surat perintahnya, mengaitkan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK sebagai dasar penundaannya.

Yunarto mengatakan, setidaknya ada dua tafsir yang ramai dibicarakan masyarakat terkait perintah megawati itu.

Tafir pertama yang paling ramai mengemuka, perintah Megawati adalah perlawanan politik terhadap pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Tujuannya agar penahanan Hasto bisa ditangguhkan.

"Saat instruksi keluar pertama yang kemungkinan yang kemungkinan ditafsirkan pertamakan adalah 'Wah ini boikot' atau perlawanan politik atau ada isu yang lebih spesifik ada upaya mengancam untuk kemudian melakukan supaya dilakukan penangguhan penahanan," kata Yunarto di Youtube Kompas TV, Rabu (26/2/2025).

Jika tafsir pertama ini benar, maka ketika para kepala daerah dari PDIP diizinkan mengikuti retret, berarti tujuan sudah tercapai.

Namun yang terjadi, Hasto tetap ditahan.

"Kalau benar ini boikot pasti gak akan ada yang berani tuh orang-orang terdekat Mega datang apa lagi Pamono Anung."

"Kalau ada deal politik harusnya penangguhan penanganannya sudah terdengar. Kemarin KPK mengatakan bahwa tidak pernah ada permintaan penangguhan penahanan," kata Yunarto.

Menurut Yunarto, jika menukar pembebasan Hasto dengan intrik politik benar-benar dilakukan, maka PDIP nekat,

"Menurut saya terlalu nekat kalau ada upaya barter seperti itu," ujarnya.

Menurut Yunarto, motif instruksi Megawati adalah sebagai upaya kesiagaan dari partai saja.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved