GKJ Ingatkan ASN Tak Perlu Bermanuver, Yakin Pram-Rano Objektif Pilih Pejabat

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Gerakan Kolaborasi Jakarta (GKJ) mengingatkan kepada Pramono Anung dan Rano Karno untuk mewaspadai adanya manuver-manuver pihak yang ingin memperoleh jabatan di pemerintahannya.

Diketahui, mengorkestrasi jajaran Pemprov DKI Jakarta, Pram-Rano akan dibantu oleh pejabat-pejabat di bawahnya, seperti sekretaris daerah, kepala dinas, kepala badan, wali kota, bupati, camat, dan lurah.

Namun saat ini banyak jabatan di Pemprov DKI yang kosong atau diisi oleh para Plt 

"Terkait dengan pengisian jabatan-jabatan strategis, Gerakan Kolaborasi Jakarta (GKJ) mengingatkan Pram-Rano untuk berhati-hati dalam memilih Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan menduduki posisi-posisi itu," kata Ketua GKJ, Adjie Rimbawan, Jumat (28/1/2025).

Pasalnya, GKJ mencium adanya manuver dari beberapa calon pejabat yang berusaha memperebutkan posisi-posisi strategis dengan cara yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.

"Sudah menjadi rahasia umum di banyak pemerintahan daerah, adanya potensi gangguan dalam proses penunjukan pejabat," terangnya.

Adjie menjelaskan, mereka yang menginginkan jabatan seringkali membentuk kelompok penekan yang berusaha mempengaruhi keputusan gubernur dalam memilih.

"Mereka biasanya membentuk kelompok di luar pemerintahan yang bukan ASN. 

Kelompok ini sering kali mengeluarkan anggaran untuk membentuk opini terkait kinerja pejabat yang sedang menjabat," tuturnya.

Adjie menyebut, dalam proses seleksi pejabat, baik pejabat yang masih menjabat maupun calon pejabat baru, seringkali bersaing dengan menunjukkan kinerja mereka di depan gubernur. 

Para pejabat yang berkaitan dengan anggaran cenderung lebih aktif dalam menunjukkan prestasi mereka, mengingat kontrol terhadap anggaran menjadi sangat vital dalam perebutan posisi strategis.

"Biasanya, mereka yang sudah nyaman dengan posisinya akan melakukan berbagai cara agar gubernur tertarik, termasuk dengan menunjukkan keberhasilan mereka dalam mengelola keuangan," bebernya.

Adjie juga menyoroti munculnya isu-isu seperti spekulasi tentang perombakan jabatan atau penyebaran opini negatif terhadap pejabat tertentu. 

Menurutnya, hal ini bisa menciptakan kegaduhan yang merugikan jalannya pemerintahan.