Puan Bilang Megawati Berubah Pikiran soal Revisi UU TNI, SBY Punya Sikap Tegas

Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri disebut berubah arah. Ketua Umum PDIP itu mulanya sempat menolak, kini mendukung.

Megawati (Youtube PDI Perjuangan) dan SBY (Youtube PDI Perjuangan)
MEGA SBY - Kolase foto Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri saat memberikan pidatonya di acara HUT ke-50 PDI Perjuangan di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2023) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bicara kepda 38 Ketua DPD Demokrat di kediamannya, di bilangan Cikeas, Bogor, Minggu (24/2/2025). Keduanya turut bersikap soal revisi UU TNI. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Dua mantan presiden menunjukkan sikap berbeda soal revisi Undang-Undang (UU) TNI.

Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri disebut berubah arah. Ketua Umum PDIP itu mulanya sempat menolak, kini mendukung.

Di sisi lain, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memiliki sikap yang tegas. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mau militer bergerak sesuai peraturan.

Megawati Berubah

Soal Megawati yang berubah pikiran disampaikan langsung putrinya, yang juga Ketua DPR RI dan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

Puan mengatakan penolakan itu disampaikan Megawati sebelum pembahasan revisi UU TNI.

"Ya, itu kan sebelum kita bahas bersama dan hasilnya seperti apa," kata Puan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025), dikutip dari Tribunnews.

Megawati kini menerimanya setelah mendapat penjelasan hasil panitia kerja (panja) oleh Komisi I DPR RI.

"Tadi kan dalam konferensi pers sudah disebarkan hasil dari Panja yang akan diputuskan," ujar Puan.

Puan memastikan dalam revisi UU TNI, PDIP berkomitmen untuk meluruskan semua hal yang tak sesuai keinginan rakyat.

"Kehadiran PDI justru untuk meluruskan jika kemudian ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kemudian kami anggap itu tidak sesuai," ucapnya.

Sebelumnya, Megawati menilai revisi UU TNI dan Polri tak sesuai ketentuan TAP MPR RI V/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.

Pernyataan tersebut disampaikan Megawati ketika menjadi pembicara pada hari kedua Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Perindo 2024 di iNews Tower, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

"Nanti kalau saya ngomong gini nanti ada yang bilang Bu Mega enggak setuju. Ya enggak setuju lah yang RUU TNI-Polri gitu," kata Megawati ketika itu.

Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini melihat kecenderungan menyetarakan kedudukan TNI dan Polri dalam draf revisi.

"TAP MPR harus dijalankan, yaitu pemisahan antara TNI-Polri. Lho kok sekarang disetarakan? Saya enggak ngerti maksudnya apa. Ya sudah enggak usah deh ini dulu," ujar Megawati.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved