10 Tahun Tak Rampung, Bagaimana Nasib Proyek Normalisasi Ciliwung di Era Gubernur Pramono?

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Lebih dari 10 tahun, proyek normalisasi Sungai Ciliwung tak kunjung rampung.

Program yang dijalankan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi banjir Jakarta ini pun masih jauh dari kata selesai.

Realisasinya baru mencapai 17,17 kilometer dari rencana awal normalisasi Sungai Ciliwung 33,69 kilometer.

Artinya, proyek yang sudah dikerjakan sejak era Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ini baru setengah jalan.

Proyek ini pun mandek sejak era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan pada periode 2017-2022.

Pada periode tersebut, tak ada progres berarti dalam pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung yang terkendala pembebasan lahan.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang bertugas melakukan pengerjaan fisik normalisasi pun tak bisa berbuat banyak lantaran Pemprov DKI yang kunjung melakukan pembebasan lahan.

Terkait hal ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun menegaskan komitmennya untuk segera melanjutnya proyek normalisasi Sungai Ciliwung ini.

Koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum pun sudah dilakukan. Bahkan, Pramono juga sudah menjalin komunikasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses pembebasan lahan.

“Normalisasi Ciliwung akan segera dilanjutkan, untuk itu kami memerlukan penentuan lokasi (penlok) pembebasan lahan dan sebagainya,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Pramono pun mengaku sudah memerintahkan Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustina untuk segera mempercepat proses pembebasan lahan.

“Secara khusus kepada Kepala Dinas SDA sudah mempersiapkan untuk itu, mudah-mudahan pembebasan lahan segera dilakukan,” ujarnya.

Meski demikian, belakangan muncul pertanyaan terkait konsep normalisasi Sungai Ciliwung yang akan dilakukan Pramono.

Sebab, konsep ini sempat diubah di era Gubernur Anies Baswedan menjadi naturalisasi.