Mendikdasmen Tak Larang Wisuda Sekolah, Dedi Mulyadi Tak Akan Dengarkan, Bagaimana DKI Jakarta?

TRIBUNJAKARTA.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak akan mendengarkan pihak manapun terkait kebijakan wisuda sekolah.

Dimana, Politikus Gerindra itu tegas akan tetap melarang wisuda di sekolah-sekolah wilayah Jawa Barat.

Hal ini berbeda dengan pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti yang tidak melarang adanya wisuda sekolah.

Namun ada syaratnya, kegiatan tersebut tidak memberatkan orang tua siswa.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan juga bereaksi mengenai polemik wisuda sekolah.

Awalnya, polemik mengenai larangan wisuda sekolah bermula saat Dedi Mulyadi berdebat dengan lulusan SMAN 1 Cikarang Utara bernama Aura Cinta.

Aura Cinta mengkritik kebijakan larangan wisuda sekolah  yang membuat siswa kehilangan kenangan perpisahan kelulusan. 

Dedi pun menegaskan, ia tak akan mengubah kebijakan larangan wisudah sekolah tersebut. 

"Sudah jelas TK, SD, SMP, SMA, tidak boleh ada wisuda, sudah. Kenaikan kelas, kenaikan kelas. Kelulusan, kelulusan," kata Dedi Mulyadi. 

Alasan Dedi Mulyadi melarang kegiatan wisuda sekolah adalah agar uangnya dapat dimanfaatkan untuk hal yang lebih bermanfaat. 

Sebab, ia melihat banyak keluarga miskin yang keberatan dengan jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk wisuda. 

Ia pun menyinggung banyaknya orang tua di Jawa Barat yang mendukung kebijakan larangan wisuda sekolah itu.

Diketahui, sejak resmi menjabat sebagai Gubernur Jabar setelah dilantik pada Kamis (20/2/2025), Dedi gencar menyuarakan larangan perpisahan maupun study tour bagi SMA/SMK di Jawa Barat.

Ia menilai kegiatan tersebut membebani keuangan orang tua siswa.

Bahkan, di hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jabar, Dedi mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok yang ngotot melaksanakan study tour ke luar provinsi.