Kebijakan Barak Militer Ala Dedi Mulyadi Dikecam, Warga Babelan: Mau Tenar, Jangan Libatkan Anak

Adhel bahkan secara resmi telah melaporkan kebijakan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM Jakarta. Ia menilai kebijakan ini tak punya dasar hukum yang jelas.

Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Wahyu Septiana
Kolase Tribun Jakarta/Yusuf Bachtiar/Tangkapan layar Instagram Dedi Mulyadi
BARAK KDM DIKRITISI - Kolase foto Adhel Setiawan (kiri) dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Adhel bahkan secara resmi telah melaporkan kebijakan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM Jakarta. Ia menilai kebijakan ini tak punya dasar hukum yang jelas. 

Padahal, kebijakan mengirim anak ke barak militer belum tentu jadi jaminan pelajar mengubah perilakunya. 

"Padahal nggak ada satupun jaminan bahwa dengan dimasukkan ke barak perilaku anak itu akan menjadi baik setelah keluar dari,"

"Apalagi kita enggak tahu nih, kurikulumnya apa, terus materinya apa, metode pelatihannya seperti apa, terus yang memberikan trainernya siapa, kita kan enggak tahu, ini gelap semua," tegas dia. 

Respons Dedi Mulyadi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akhirnya memberikan jawaban bagi yang mengkritik kebijakannya yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer.

Bahkan jawaban ini juga ditujukan bagi orangtua murid yang kini melaporkannya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

SISWA DI BARAK MILITER - Kebijakan 'Barak Militer' Dilaporkan ke Komnas HAM, Dedi Mulyadi Kasih Paham Lewat Curhatan Siswa
SISWA DI BARAK MILITER - Kebijakan 'Barak Militer' Dilaporkan ke Komnas HAM, Dedi Mulyadi Kasih Paham Lewat Curhatan Siswa (Tangkap layar IG Dedi Mulyadi)

"Terima kasih ya pada semua pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemerintah provinsi Jawa Barat untuk mengatasi anak-anak di Jawa Barat, remaja yang berperilaku khusus. Saya terima kasih atas kritik, saran bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak anak-anak," kata Dedi Mulyadi dikutip dari akun instagramnya, Sabtu (10/5/2025).

Diketahui, seorang orang tua murid, Adhel Setiawan melaporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM gegara menilai kebijakan eks Bupati Purwakarta itu melanggar HAM dan menyimpang dari tujuan pendidikan.

Dikenal sebagai pengacara dari kantor hukum Defacto & Partners Law Office, Adhel mengatakan keberatannya terhadap program pendidikan militer untuk siswa nakal ini, hingga menginginkan kebijakan ini dihentikan.

Selan itu, ada tiga alasan utama dari penolakannya, diantaranya ia menganggap pendekatan militer bertentangan dengan dengan esensi pendidikan.

Kemudian ia mempertanyakan kurikulum yang digunakan dalam pelatihan militer ini dan menyebut Dedi Mulyadi sudah menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala daerah.

Dedi Mulyadi yang mengetahui hal ini pun, beranggapan pelaporna ini adalah bagian dari risiko yang harus dihadapinya. 

Sebab saat ini ia tengah berupaya merubah masa depan anak bangsa. 

DARI PESANTREN KE BARAK - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bicara dengan seorang santri anak yang mau dibina di Kodim 06/10 Sumedang. Dedi heran ada anak yang kabur dari pesantren ke barak TNI.
DARI PESANTREN KE BARAK - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bicara dengan seorang santri anak yang mau dibina di Kodim 06/10 Sumedang. Dedi heran ada anak yang kabur dari pesantren ke barak TNI. (Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel)

"Bagi saya ini adalah risiko yang mesti saya hadapi di tengah-tengah konsen dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik untuk itu saya yakin seluruh kritik saran dan pelaporan itu adalah didasarkan pada konsen keberpihakan pada anak-anak dan remaja Jawa Barat," pungkasnya.

(TribunJakarta)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

Sumber: Tribun Jakarta
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved