Preman Berkedok Ormas Pungli Ratusan PKL di Pasar Induk Kramat Jati Jaktim, Jutaan Rupiah Per Bulan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, KRAMAT JATI - Preman berkedok ormas diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.

Para PKL yang menjajakan dagangannya di depan akses masuk los, mengaku harus membayarkan uang setoran atau upeti kepada preman demi bisa menggelar lapak jualannya.

PKL di Pasar Induk Kramat Jati, Karsidi (46) mengatakan dalam setiap bulannya dia dan teman-temannya sesama PKL harus menyetorkan uang jutaan rupiah kepada preman.

"Setiap bulan itu bayar Rp1 juta, tapi nanti setiap hari harus bayar juga uang harian Rp20 ribu. Kalau enggak setor ya enggak bakal boleh jualan," kata Karsidi di Jakarta Timur, Selasa (13/5/2025).

Menurutnya bila ditotal keuntungan preman yang memungut setoran dari para PKL di Pasar Induk Kramat Jati tersebut tidak main-main, bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Pasalnya di Pasar Induk Kramat Jati setidaknya tercatat 150 PKL, masing-masing dari mereka harus membayarkan Pungli demi bisa menjalankan usaha jualannya.

Mereka memilih membayar Pungli kepada preman berkedok ormas lantaran biaya sewa kios di Pasar Induk Kramat Jati dinilai terlampau mahal, sehingga tak terjangkau pedagang kecil.

"Satu pedagang bayar Rp1,6 juta, dikalikan 150 pedagang. Kalau ditotal dalam satu bulan berarti Rp225 juta masuk ke kantong mereka. Padahal ini lahan kan milik pemerintah daerah," ujarnya.

Karsidi menuturkan aksi Pungli terhadap PKL sudah berlangsung selama puluhan tahun, hal ini disebutnya sudah menjadi rahasia umum di kalangan PKL Pasar Induk Kramat Jati.

Meski keberatan dengan Pungli di satu sisi para PKL mengakui bila mereka mendapatkan perlindungan dari para preman, sehingga lapaknya tidak tersentuh penertiban.

Dia mencontohkan ketika penertiban PKL berlangsung, para preman lah yang pasang badan menghalau petugas keamanan Pasar Induk Kramat Jati agar tidak membongkar lapak PKL.

"Ormasnya pasti langsung turun. Bahkan beberapa hari lalu chief sekuriti Pasar Induk Kramat Jati hampir dipukuli oleh oknum ormas saat berupaya melakukan penertiban," tuturnya.

Bagi para pedagang resmi di dalam los Pasar Induk Kramat Jati yang membayar uang retribusi resmi ke Pemprov DKI Jakarta, keberadaan PKL sebenarnya mengganggu.

Pedagang Pasar Induk Kramat Jati, Riki (51) merasa dirugikan karena akses pembeli masuk ke dalam los terhambat lapak PKL yang berjejer di depan pintu masuk gedung.