"Gubernur Aing" Dedi Mulyadi Kerja Sendirian Lawan Preman, Bossman Mardigu Usul Kembalikan Petrus

Pasalnya, saat ini pengusaha yang berinvestasi di Jawa Barat 'terusik' dengan kehadiran preman berbaju ormas. 

Mereka terus diganggu dan tak pernah bercerita ke luar karena takut dengan ancaman para preman. 

Karena kondisi 'horor' itu lah, banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat.

"Para pengusaha ini banyak yang hari ini terintimidasi, dia tidak mau bercerita ke luar tapi dalam setiap waktu dia harus memberikan konsensi baik uang, pekerjaan maupun produksi, ini yang terjadi dan mereka tidak mau bercerita ke luar," katanya. 

Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak takut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. 

Hal itu diharapkan agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi. 

"Saya sejak lama selalu memberikan supporting pada industri yang ada di Indonesia, para pedagang dimanapun berada untuk memiliki rasa nyaman," katanya.  

Sikap Presiden
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo resah karena maraknya premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang membuat iklim usaha menjadi tidak kondusif.

Prasetyo pun menegaskan bahwa Prabowo berpesan agar tidak boleh ada lagi aksi-aksi premanisme berbungkus ormas yang menganggu iklim usaha.

"Tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

"Jadi Pak Presiden, pemerintah, betul-betul resah," imbuh dia.

Prabowo pun sudah berkoordinasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencari jalan keluar atas permasalahan preman berkedok ormas.

Salah satu jalan keluar yang dibicarakan adalah kemungkinan pembinaan kepada ormas agar tidak mengganggu iklim usaha dan keamanan ketertiban masyarakat.

Namun, jika ditemukan tindak pidana, pemerintah bersama aparat penegak hukum tak segan-segan memberikan sanksi.

"Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasikan," ucap Prasetyo.