Kebut Normalisasi Ciliwung, Pemprov DKI Ajukan Tambahan Anggaran Rp158 Miliar
Gubernur DKI Pramono Anung sudah mengumumkan penetapan lokasi (penlok) normalisasi Sungai Ciliwung. Pemprov DKI pun mengusulkan penambahan annggaran.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Septiana
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Normalisasi Ciliwung jadi salah satu program prioritas di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Program pengendali banjir ini pun menjadi salah satu dari tujuh hal yang diusulkan dalam Perubahan APBD 2025.
Dalam rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 bersama DPRD DKI Jakarta pada Jumat (16/5/2025) kemarin, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) mengusulkan penambahan anggaran untuk percepatan normalisasi Sungai Ciliwung.
Adapun penambahan anggaran yang diajukan mencapai Rp158 miliar.
“Kebutuhan sebenarnya Rp257 miliar, namun akan kami usulkan hanya Rp158 miliar,” ucap Plt Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum dikutip Minggu (18/5/2025).
Dari jumlah tersebut, anggaran sebesar Rp98,75 miliar bakal digunakan untuk pembebasan lahan di daerah Cawang dan Cililitan.
Hal ini sesuai dengan kesepakatan antara Pemprov DKI dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab atas pembebasan lahan dan penertiban bangunan liar.
Sedangkan proses pengerjaan fisik normalisasi Sungai Ciliwung akan dilakukan oleh Kementerian PU.
Adapun rencana awal normalisasi Sungai Ciliwung ialah sepanjang 33,69 kilometer dan saat ini baru dikerjakan 17,17 kilometer.
Sisanya sepanjang 16,52 kilometer akan dilakukan secara bertahap hingga 2027 mendatang.
Untuk melanjutkan program pengendali banjir ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sudah mengumumkan penetapan lokasi (penlok) normalisasi Sungai Ciliwung.
Dengan rincian, lahan seluas 58.946 meter persegi berada di Kelurahan Cawang dan 8.324 meter persegi lainnya di Kelurahan Cililitan.
Sehingga total lahan yang akan dibebaskan untuk program normalisasi Sungai Ciliwung ini mencapai 67.270 meter persegi atau setara 6,727 hektare.
Meski demikian, lahan seluas puluhan ribu meter persegi itu tak akan langsung dibebaskan secara serentak.
“Karena kami harus menyesuaikan dengan kemampuan sampai dengan Desember 2025,” ujarnya.
Normalisasi Ciliwung Dimulai Lagi Juni 2025
Normalisasi Sungai Ciliwung jadi salah satu program andalan pengendali banjir yang dijalankan sejak era Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Program ini pun masif dilakukan di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.
Namun, konsep program ini sempat diubah di era Gubernur Anies Baswedan yang memimpin Jakarta pada periode 2017-2022.
Selama lima tahun kepemimpinan Anies, program ini seolah jalan di tempat dan tak menunjukkan program berarti.
Kepala Unit Pengadaan Tanah Dinas SDA DKI Jakarta Roedito Setiawan mengakui, selama lebih dari se-dekade, progres pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung baru mencapai kurang lebih 50,9 persen.
“Rencana panjang normalisasi 33,69 kilometer. Realisasi yang sudah ditanggul 17,17 kilometer dan yang belum ditanggul/dibebasan 16,52 kilometer,” ujarnya.
Proses pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung ini terkesan lamban lantaran ada penolakan dari warga yang tinggal di bantaran Ciliwung.
“Pada tahap persiapan atau konsultasi publik pengadaan tanah, tidak menutup kemungkinan terdapat masyarakat yang menolak tanahnya dibebaskan untuk normalisasi,” ujarnya.
Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan komitmennya untuk segera melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung.
“Banjir bisa kami tangani secara bertahap dan mudah-mudahan nanti di bulan Juni, kami akan mulai kembali normalisasi Sungai Ciliwung,” ucapnya, Rabu (14/5/2025).
Pramono mengaku bakal melakukan pendekatan humanis dengan mengajak masyarakat berdialog.
“Kami tentunya akan secara serius melakukan pendekatan kepada masyarakat, karena enggak mungkin tidak dipindahkan,” ujarnya.
“Kami akan duduk bersama, prinsipnya adalah bukan kemudian melakukan penggusuran, tetapi apapun ini kan untuk kepentingan publik,” sambungnya.
(TribunJakarta)
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.
Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.