Dedi Mulyadi vs PDIP Jabar Sempat Memanas,Ono Surono yang Pernah 'Ngegas' Tiba-tiba Akrab dengan KDM
Ketidakharmonisan yang terjadi antara Dedi Mulyadi dengan PDIP Jawa Barat mencair, kini sosok Ono Surono terlihat akrab dengan Gubernur Jawa Barat.
Sontak momen tersebut langsung ditanggapi dengan meriah.
Kondisi tersebut seakan menjadi momen hangat perdamaian antara Dedi Mulyadi dan PDIP Jawa Barat yang sempat memanas.
Sebelumnya, Ono Surono dikenal getol ngegas dan melayangkan kritik terhadap sejumlah kebijakan yang digagas Dedi Mulyadi.
Bahkan, ia menyebut gebrakan sang gubernur memasukkan anak ke barak militer terbilang kontroversial karena bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
"Kenapa sih sekarang gaduh, kenapa sih kontroversial, karena memang apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat terkait dengan anak masuk barak militer, ini banyak bertentangan dengan undang-undang yang ada, termasuk perda dan pergub Jawa Barat itu sendiri," kata Ono Surono seperti dikutip dari iNews yang tayang pada Rabu (21/5/2025).
"Kalau masalah ijazah aman, masalah pungutan-pungutan aman, karena itu memang selaras dengan peraturan perundang-undangan," katanya.

PDIP Jawa Barat Walk Out
Momen panas dan ketegangan lain yang terjadi adalah Fraksi PDIP Jawa Barat sempat walk out saat rapat paripurna beberapa waktu lalu di Gedung DPRD Jawa Barat.
Aksi protes Fraksi PDI Perjuangan itu berlanjut walk out setelah Pimpinan DPRD Jawa Barat membuka rapat paripuna.
Awalnya, Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Doni Maradona menyampaikan bahwa terdapat pernyataan Dedi Mulyadi yang mendiskreditkan DPRD Jabar saat berpidato di acara Musrenbang di Cirebon pada 7 Mei 2025.
"Sembilan hari yang lalu Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi, beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar, Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," ujar Doni, Jumat (16/5/2025).
Hari ini, kata dia, Pemprov Jabar membutuhkan DPRD untuk membahas Raperda. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat Perda.
"Saya berharap di rapat paripurna, ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD, Bagaimanapun sesama lembaga kita harus ada etika, harus saling menghargai. Kita tidak ada yang Superman bisa berjalan sendiri. negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri," kata Doni.
"Nah, sebelum masuk kita menyampaikan pandang menurut saya pimpinan, saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara Musrembang tanggal 7 Mei yang lalu," jelas Doni.
Doni berharap pimpinan rapat bisa menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi harus mau klarifikasi di acara Musrembang 7 Mei lalu.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.