Dedi Mulyadi vs PDIP Jabar Sempat Memanas,Ono Surono yang Pernah 'Ngegas' Tiba-tiba Akrab dengan KDM

"Saya tunggu DRPD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas Raperda di DPRD," tambahnya.

Pernyataan Doni, kemudian disambut oleh interupsi Memo Hermawan, anggota DPRD Deri Fraksi PDIP lainnya. 

Memo menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, hubungan antara eksekutif dan legislatif di Jabar ini tidak baik-baik saja. 

"Saya meminta seluruh fraksi PDIP untuk tidak ikut atau Walkout termasuk Bapak Ono Surono, sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif menjadi baik, silakan berdiri Fraksi PDIP Perjuangan," ujar Memo.

Setelah itu, Memo bersama Doni dan anggota fraksi PDIP lainnya meninggalkan ruangan sidang, diikuti seluruh anggota Fraksi PDIP, termasuk Wakil DPRD Jabar dari fraksi PDIP, Ono Surono.

Sidang paripurna dengan agenda pembahasan mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan itu tetap berjalan, tanpa fraksi PDIP.

Ono Surono Berpamitan

Salah satu Wakil Ketua DPRD Jawa Barat yang ikut walk out adalah Ono Surono.  Ono Surono nampak ikut berdiri dari kursinya untuk ikut walkout.

Sebelum berjalan keluar ruang rapat, nampak Ono Surono didekati Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan.

Erwan dan Ono Surono pun nampak bersalaman dan berpamitan sebelum kemudian Ono berjalan menuju ke luar ruangan menyusul sejumlah anggota Fraksi PDIP yang sudah lebih dulu keluar ruangan.

Sesuai rapat paripurna, Doni Maradona Hutabarat mengatakan fraksi PDIP tidak mau terlibat dalam rancangan perundang-undangan (Raperda) yang dibahas Pemerintah Provinsi Jabar, sebelum ada klarifikasi dari Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.

"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apa pun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, fraksi PDI Perjuangan tidak mau terlibat," ujar Doni.

Dikatakan Doni, Negara ini dibangun dengan konsep trias politika, terdiri dari legislatif, yudikatif dan eksekutif. Sehingga, satu sama lain harus saling menjaga.

"Nah, kita melihat pernyataan Gubernur, di acara Musrenbang yang agendanya membicarakan musyawarah tentang rencana pembangunan di Provinsi Jawa Barat yang dihadiri banyak orang dan banyak tokoh. 

"Ucapan gubernur itu mendiskreditkan bahkan kalau saya bilang melecehkan lembaga yang dilecehkan kalau lembaga dilecehkan otomatis anggota juga dilecehkan," katanya.