Dharma Pongrekun Tak Setuju Barak Militer ala Dedi Mulyadi, Solusi Atasi Anak Nakal: Jangan Kasih HP

TRIBUNJAKARTA.COM - Eks Calon Gubernur Jakarta di Pilgub 2024, Dharma Pongrekun, menilai program barak militer ala Dedi Mulyadi untuk membina siswa nakal tidak tepat. 

Menurutnya, barak militer bukan menjadi jawaban untuk mengatasi kenakalan remaja. 

Hal utama yang membuat anak menjadi nakal ialah berasal dari ponsel. 

"Akar masalahnya kenapa? Jangan dikasih handphone," katanya seperti dikutip dari YouTube Ngaji Roso pada Jumat (23/5/2025). 

Anak-anak sekolah, kata Dharma, semestinya dilarang untuk menggunakan ponsel sampai usia mereka menginjak 18 tahun. 

Banyak hal buruk yang terdapat di dalam ponsel. 

Selain itu, Dharma melihat anak 'bermasalah' disebabkan hubungan orang tuanya yang tidak harmonis. 

"Orang tuanya cerai, anaknya cari ke luar. Rumah tangga adalah pusat bagaimana berkembangnya anak. Kalau keluarganya sudah bagus, mau dilepas ke mana aja dia enggak akan 'hanyut'. Jadi akar masalahnya selesaikan," katanya. 

"Kehangatan keluarga enggak ada gara-gara bapak ibunya cari makan sehingga anaknya pergi kemana-mana. Bikin lah berkumpul," tambahnya. 

Ono Surono tolak tegas

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono, menyatakan penolakan tegas terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menerapkan pendidikan karakter di barak militer TNI bagi siswa dengan catatan kedisiplinan buruk.

Menurut Ono, pendekatan ini menyimpang dari sistem pendidikan nasional dan berpotensi melanggar hak asasi anak.

"Ya tetap ya, kita tolak," kata Ono yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, saat ditemui di BIJB Kertajati, Majalengka, Senin (19/5/2025).

Penolakan itu didasari temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyoroti pelaksanaan program barak militer tersebut.

KPAI mengungkap adanya dugaan pelanggaran seperti pemaksaan terhadap anak-anak dengan ancaman tidak naik kelas jika menolak ikut, hingga ketidaknyamanan selama berada di lingkungan barak militer.

"Apalagi KPAI, misalnya, sudah menemukan ada beberapa hal. Yang pertama misalnya menjadi pemaksaan anak-anak dengan ancaman mereka tidak akan naik kelas. Lalu, misalnya, ada ketidaknyamanan anak-anak di barak militer tersebut," ujar Ono.