Pramono Kebanting Kalah Saing dari Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi Kena Singgung Dapat 4 Catatan Kritis

Terakhir adalah penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi kebijakan. Hal ini, kata dia, merupakan suatu langkah maju dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 

“Namun demikian, organisasi publik seperti pemerintah daerah adalah organisasi formal yang memiliki kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ucapnya.

Sehingga, kata Kristian, penggunaan media sosial tetap harus menjaga marwah dan etika publik, agar komunikasi kebijakan dilakukan tidak berbenturan dengan kepentingan pribadi. 

“Bahkan, sudah muncul pula gagasan agar dipilah antara kanal youtube pribadi dan kanal youtube sebagai kepala daerah sehingga komunikasi kebijakan dilakukan pada koridor yang etis dan tidak rentan terhadap benturan kepentingan,” ucapnya.

(TribunJakarta/TribunJabar)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya