Pramono Kebanting Kalah Saing dari Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi Kena Singgung Dapat 4 Catatan Kritis

Menurutnya, bukan karena seorang gubernur bekerja keras saja lantas bisa memuaskan warganya, gubernur tersebut juga harus dianggap telah bekerja keras.

Sebagai informasi, Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di Pulau Jawa yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel di Jakarta sebanyak 500 responden, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing sebanyak 600 responden, D.I. Yogyakarta dan Banten masing-masing sebanyak 400 responden.

Dengan asumsi metode simple random sampling, jumlah sampel sebanyak 400 memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) ± 5 persen, 500 (± 4.5 persen) dan 600 (± 4.1 persen), masing-masing pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20?ri total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

4 Catatan kritis Buat Dedi Mulyadi

Ada empat catatan serius disampaikan Pengamat Politik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono terhadap kinerja Dedi Mulyadi.

Menjelang 100 hari kerja Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, ada empat poin utama yang menarik perhatian Kristian Widya Wicaksono.

Pertama, sisi positif dari Dedi Mulyadi adalah memiliki kemauan turun ke lapangan guna melihat secara langsung problem nyata yang tengah dihadapi oleh masyarakat. 

“Hal ini menyebabkan Dedi mengambil keputusan yang cepat dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap problem dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat,” ujar Kristian, Kamis (29/5/2025). 

Kedua, kata dia, pentingnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan mengevaluasi efektivitas serta efisiensi atas keputusan yang sudah diambil. 

“Perlu keterbukaan mengenai landasan pengambilan keputusan yang diambil agar prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi Jawa Barat tetap dapat terjaga dengan baik” katanya. 

Ketiga adalah tentang penggunaan dana pribadi dalam membiayai sejumlah kegiatan.

Tentunya, kata dia, kedermawanan seperti ini memperlihatkan empati dan kepedulian pemimpin terhadap kebutuhan masyarakat.