Survei 100 Hari Kerja Pramono Positif, Fraksi PSI Ingatkan Banjir, Macet, dan Polusi Belum Tuntas

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA PUSAT - Survei Litbang Kompas yang dirilis baru-baru ini menunjukkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, di 100 hari pertama masa kepemimpinan mereka.

Berdasarkan hasil jajak pendapat yang digelar pada 10–14 Juni 2025, sebanyak 88,4 persen responden menilai positif kinerja Pramono, sementara Rano Karno mendapat angka kepuasan 89,5 persen.

Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, menyampaikan apresiasinya terhadap pencapaian tersebut. 

Ia menyebut popularitas dan citra positif Pramono-Rano sudah sejalan dengan tren gubernur-gubernur sebelumnya di periode awal jabatan. 

“Saya mengapresiasi Mas Pram karena telah meraih penilaian yang sangat baik dari segi popularitas. Ini mirip-mirip dengan 100 hari pertama Pak Anies, Pak Ahok, atau Pak Jokowi yang juga ada di kisaran 70–80 persen,” kata William, Selasa (24/6/2025).

Meski demikian, William mengingatkan bahwa tingginya kepuasan publik bukan berarti Jakarta sudah terbebas dari masalah. Ia menyebut ada sejumlah persoalan krusial yang masih harus segera dibenahi.

“Ada masalah-masalah yang harus segera ditangani, seperti kemacetan, polusi udara, dan soal kesejahteraan masyarakat. Ini yang harus jadi fokus ke depan,” tegasnya.

William juga menyoroti persepsi publik soal minimnya kehadiran langsung Gubernur Pramono di tengah masyarakat. 

Menurutnya, gaya kepemimpinan yang terlalu administratif harus diimbangi dengan pendekatan humanis di lapangan.

“Kalau dilihat dari media sosial, Mas Pram lebih sering terlihat rapat dan meresmikan program. Perlu lebih sering turun langsung ke masyarakat, menyapa, dan dengar keluhan warga,” ujarnya.

Terkait masalah kemacetan, William mengapresiasi kebijakan Pramono dalam memperluas layanan Transjabodetabek yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga.

“Langkah Mas Pram memperluas Transjabodetabek itu bagus. Kita tahu kemacetan juga berasal dari luar Jakarta, jadi ini solusi lintas wilayah,” kata William.

Namun, ia mempertanyakan kejelasan skema pembiayaan program tersebut, terutama jika melibatkan daerah lain seperti Depok, Bekasi, dan Tangerang.

“Yang kita pertanyakan sekarang adalah bagaimana penganggarannya. Apakah sudah ada pembicaraan dengan kepala daerah di sekitar Jakarta untuk pembiayaan bersama?” tanyanya.