Pramono Tak Ingin Salahkan Bogor Penyebab Banjir di Jakarta, Dedi Mulyadi Justru Sebaliknya

TRIBUNJAKARTA.COM - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memiliki sikap yang berbeda dengan kondisi banjir yang melanda ibukota. 

Pramono tak ingin menyalahkan Bogor atas bencana banjir yang menerjang ibu kota sejak Minggu (6/7/2025) kemarin.

Ia pun memilih duduk bareng dengan kepala daerah lainnya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Saya segera mengkoordinasikan dengan terutama Wali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Bekasi, karena memang kita tidak bisa menyelesaikan persoalan di Jakarta itu sendiri,” ucapnya di Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (8/7/2025).

Apalagi diakui Pramono, kontribusi terbesar banjir Jakarta memang berasal dari air kiriman dari wilayah hulu atau Bogor.

Banjir pun kerap kali terjadi meski Jakarta tak diguyur hujan dengan intensitas lemat.

“Karena memang kontribusi terbesar kadangkala kondisinya cerah, seperti ini tapi tiba-tiba banjir, seringkali terjadi. Karena memang kiriman dari atas. Tetapi saya sekali lagi tidak akan pernah menyalahkan kiriman ini, ini adalah given,” ujarnya.

Banjir yang menerjang Jakarta sejak Minggu kemarin pun disebut Pramono cukup kompleks lantaran merupakan kombinasi dari tiga faktor yang terjadi bersamaan.

Selain hujan deras yang mengguyur Jakarta dan banjir kiriman dari Bogor, kondisi ini diperparah dengan adanya fenomena naiknya permukaan air laut atau rob.

“Sehingga dengan demikian saya tidak menggunakan kata-kata melawan banjir, tetapi ya banjir ini kota siasati sebaik mungkin, bagaimana caranya supaya tidak memberikan dampak kepada masyarakat,” tuturnya.\

Respons Dedi Mulyadi soal banjir

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti penyebab banjir tahunan di Jakarta yang menurutnya berkaitan erat dengan kondisi lingkungan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.

Ia mengungkapkan bahwa perubahan tata ruang di wilayah tersebut telah merusak ekosistem yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air.

"Perubahan tata ruangnya adalah daerah-daerah yang dianggap rawan bencana yang seharusnya menjadi resapan air, diubah menjadi kawasan pariwisata dan permukiman, sehingga potensi bencana sangat terjadi," ujar Dedi dalam rekaman video yang dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (6/7/2025).

Dedi mengutip laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang menyebutkan bahwa alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor telah memperburuk kapasitas wilayah dalam menyerap air hujan, menyebabkan aliran air langsung mengarah ke Jakarta dan memperbesar risiko banjir.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Dedi, berkomitmen mengembalikan fungsi awal tata ruang di kawasan Puncak dan daerah-daerah lain yang mengalami kerusakan serupa.