Menteri LH Bakal Kejar Tanggung Jawab Pramono dan Anak Buahnya Jika RDF Terus-terusan Molor
Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq tak akan tinggal diam jika operasional fasilitas pengolahan sampah RDF Rorotan di Jakarta Utara terus molor.
Penulis: Gerald Leonardo Agustino | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino
TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan tak akan tinggal diam jika operasional fasilitas pengolahan sampah RDF Rorotan di Jakarta Utara terus mengalami keterlambatan.
Ia menegaskan siap menggunakan seluruh kewenangan yang dimilikinya untuk meminta pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan jajarannya.
"Kalau RDF Rorotan tidak segera bekerja, saya akan segera minta pertanggungjawaban Pak Gubernur DKJ dan Pak Wali Kota Jakarta Utara terkait dengan konteks ini. Undang-undangnya ada, tinggal saya tandatangani suratnya," kata Hanif di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Kamis (10/7/2025).
Menurut Hanif, RDF Rorotan adalah salah satu solusi kunci dalam menyelesaikan persoalan timbunan sampah di Jakarta.
Fasilitas tersebut memiliki kapasitas produksi hingga 2.500 ton RDF per hari, yang dapat menyerap lebih dari 4.000 ton sampah setiap harinya.
Jika fasilitas itu tak segera beroperasi, Hanif menilai tidak ada upaya yang benar-benar signifikan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam menangani masalah sampah.
Ke depannya, jika perintah soal operasional RDF Rorotan tak direalisasikan secara cepat oleh Pemprov DKI Jakarta, Hanif bakal mengejar pertanggungjawaban dan klarifikasi dari Gubernur Pramono dan jajaran.
"Karena ini menterinya udah tertinggi, mau siapa lagi coba?," tegas Hanif.
"Saya mohon izin dan mohon maaf, bilamana RDF Rorotan tidak segera operasional, saya akan segera minta klarifikasi dari Bapak Gubernur maupun Bapak Wali Kota Jakarta Utara," katanya.
Dalam kesempatan itu, secara terbuka Hanif meminta agar operasional RDF Rorotan bisa dipercepat, mengingat urgensinya dalam mengatasi persoalan sampah di ibu kota.
Hanif menyebut dirinya memahami bahwa ada sejumlah kendala yang dihadapi pemerintah provinsi, baik teknis maupun non-teknis.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya percepatan, apalagi DPR juga memberikan dukungan agar RDF Rorotan segera berjalan.
"Tentu ada aspek teknis yang menjadi pendalaman dari Bapak Gubernur, saya menghargai itu. Tapi kami, tentu dengan teman-teman DPR, juga mengharapkan segera dioperasionalkan RDF Rorotan," tegasnya.
Selain soal teknis, Hanif juga menyoroti kondisi sosial di sekitar kawasan RDF Rorotan.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.