Pengamat Sebut Gibran Bisa Ajak Jokowi Turun Gunung Urus Papua, PDIP Harap Sang Wapres Lama di Sana

Wapres RI Gibran Rakabuming Raka bisa ajak ayahnya Presiden ke-7 RI Jokowi untuk ikut mengurus Papua. PDIP berharap Gibran lama di Papua.

KOMPAS.com/Tatang Guritno//Fristin Intan Sulistyowati
GIBRAN BISA AJAK JOKOWI - Pengamat politik Agung Baskoro menilai Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bisa mengajak ayahnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut mengurus Papua. PDIP berharap Gibran lama di Papua. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bisa mengajak ayahnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut mengurus Papua.

Selain itu, Gibran bisa 'merehabilitasi' nama baik keluarga besarnya. 

Hal itu diutarakan pengamat politik Agung Baskoro terkait penugasan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Gibran untuk berkantor di Papua.

Penugasan itu juga mendapatkan respon dari Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus yang menganggap Gibran sebagai sosok yang tepat mengurus Papua.

Deddy juga meminta putra sulung Presiden ke-7 RI Jokowi itu tidak sering pulang jika sudah berkantor di Papua.

Gibran Bisa Ajak Jokowi

Pengamat politik Agung Baskori menilai Jokowi memiliki warisan pembangunan yang masif di Papua, sehingga meninggalkan jejak yang dikenang baik.

Gibran bisa mengajak Jokowi, yang tidak lain ayahnya, untuk membantu tugas barunya dari Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Jokowi ini kan ketika beliau maju sebagai calon presiden maupun presiden punya elektabilitas yang sangat tinggi di Papua, kepuasan publik orang Papua terhadap Jokowi juga luar biasa. Jadi bisa menjadi basis Mas Gibran dalam bekerja," ujar Agung di Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Jumat (11/7/2025).

Bersama sang ayah, Gibran disebut lebih mudah menangani persoalan Papua yang pelik dan multisektor.

"Bisa juga Pak Jokowi turun gunung nih membantu. Sehingga ada akselerasi penyelesaian masalah untuk konteks Papua."

"Dengan Mas Gibran Pak Jokowi 'keroyokan' di Papua, saya bisa melihat ada peluang problem di Papua selesai, katanya.

Selain itu, Agung berpendapat, penugasan Gibran mengurus pembangunan Papua bisa merehabilitasi nama baik keluarganya.

Sebab, keluarga besar Gibran, termasuk adiknya, Kaesang Pangarep hingga sang ayah sedang dirundung sentimen negatif secara politis.

"Nah Mas Gibran ini mau dikenal apa misalkan, apakah Papua, atau daerah Indonesia Timur atau apa istilahnya legacy beliau ketika hari ini menjadi wakil presiden."

"Ini juga bisa secara personal menjawab tantangan publik yang meragukan kapasitas Mas Gibran sebagai wakil presiden. Dengan tugas beliau di Papua sedikit banyak sentimen-sentimen tersebut bisa terjawab, asal mas Gibran bekerja dengan maksimal, asal habis-habisan."

"Ini juga bisa sedikit banyak 'merehabilitasi' nama beliau, nama keluarga Solo yang hari ini memang secara politis terus dapat serangan bertubi-tubi," ujar Agung.

Di sisi lain, jika Gibran sukses menjalankan tugas di Papua, ia bisa mendapat poin plus secara politik sebagai modal menyongsong Pilpres 2029.

Gibran jadi memiliki daya tawar lebih untuk kembali mendampingi Prabowo pada Pilpres 2029 untuk periode kedua.

Kata Agung, hal itu bisa menjadi sejarah, ketika Gibran menjadi wapres satu-satunya di sejarah Indonesia yang dua kali mendampingi presiden yang sama dalam dua periode.

"Dan yang paling penting sebenarnya, kalau beliau bisa membalik stigma minor soal beliau dan keluarga Solo ini bisa memperbaiki posisi tawar beliau di 2029. Karena kita tahu secara historik belum ada sejarahnya wapres terpilih untuk kedua kalinya mendampingi presiden," paparnya.

Harap Tidak Sering Pulang

Sedangkan, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menilai, penugasan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Gibran merupakan langkah yang positif. 

Ia pun berharap agar Gibran dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh di lapangan. 

“Catatannya, jangan sering-sering pulang," kata Deddy dikutip dari Kompas.com.

Deddy menilai bahwa Gibran sosok yang tepat untuk ditugaskan ke Papua

Menurutnya, penempatan Gibran di Papua sebagai bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia. 

Ia juga menyebut bahwa langkah itu selaras dengan perhatian Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama dua periode terhadap Papua

"Yang paling tepat memang Gibran. Sudah benar itu. Mudah-mudahan dia lama di sana, jangan cuma datang-pergi, datang-pergi,” imbuhnya. 

Deddy menilai penugasan Gibran ke Papua bukanlah “pembuangan” politik, melainkan amanah besar untuk menjawab persoalan mendasar di wilayah tersebut.

Mulai dari ketimpangan ekonomi, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan. 

“Itu akan menjadi kehormatan besar buat Gibran kalau dia mau berkantor di sana. Hands on terhadap masalah-masalah yang ada,” katanya. 

Sebelum benar-benar menjalankan tugasnya, Deddy menyarankan agar Gibran memahami kompleksitas persoalan Papua dengan berdiskusi bersama para tokoh lokal, sejarawan, dan sosiolog, serta kementerian terkait.

Ia juga menyoroti tantangan di level pemerintahan daerah yang masih kekurangan sumber daya manusia berkualitas. 

Menurutnya, dana otonomi khusus (otsus) tidak cukup untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang terus meningkat setelah Papua dimekarkan menjadi enam provinsi. 

“Harusnya kan pusat gitu lho. Tentu Pak Gibran lebih tahu lah dan saya yakin dia akan berhasil lah," tutur Deddy. 

Usulan Prabowo

Sebelumnya usulan Gibran berkantor di Papua disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam acara Launching Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Tahun 2024, pada 2 Juli 2025. 

"Concern pemerintah dalam menangani Papua ini, dalam beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan satu penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua," ujar Yusril dilihat dari tayangan YouTube Komnas HAM, Selasa (8/7/2025). 

Usulan serupa juga pernah disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Pertahanan bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Lenis Kogoya. 

Lenis berharap Gibran Rakabuming Raka mau menerima ajakannya untuk datang atau bahkan berkantor di Papua. Menurut dia, Gibran harus mengikuti jejak sang ayah, yakni Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang kerap berkunjung ke Papua semasa menjabat. 

"Gibran harus turun lapangan. Harus didampingi dengan saya. Iya. Harus turun. Harus turun lapangan," kata Lenis yang ditemui di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, Jakarta, Kamis (8/5/2025). "Seperti Jokowi, kan dia masuk ke rumah. Selalu dengan saya, ke naik gunung, ke mana-mana," ujar dia. (TribunJakarta.com/Kompas.com)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved