Skandal Pungli Rekrutmen PPSU Bikin Malu, Pramono Ditantang Bersihkan Sampai Akar: PNS-nya Pecat!

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ditantang untuk memperbaiki bobroknya sistem birokrasi di Jakarta.

Hal ini disampaikan Analis Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menanggapi skandal pungli rekrutmen PPSU yang belakangan ini kembali terbongkar.

Menurutnya, Jakarta yang saat ini masih berstatus sebagai ibu kota negara seharusnya bisa menjadi contoh bagi daerah lain terkait pengelolaan sistem birokrasi yang baik.

“Ini memalukan, tak elok, melanggar etika, kesantunan, seharusnya Jakarta jadi teladan birokrasi yang bersih, tata kelola pemerintahan yang baik, tapi terjadi pungli,” ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (17/7/2025).

Ia pun meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk segera turun tangan melakukan evaluasi dan investigasi untuk mencari oknum-oknum tak bertanggung jawab itu.

“Pemprov harus mengganti panitia seleksi PPSU, semua evaluasi. Kemudian, investigasi terduga pungli, apakah pungli dilakukan individu atau sistematis,” tuturnya.

Mendengar pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sebelumnya yang menyebut praktik pungli ini sudah berlangsung lama, Trubus menduga praktik pungli ini dilakukan secara sistematis.

“Itu cerminan semacam upaya sistematis di tengah kesulitan pekerjaan, mereka memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dari para pencari kerja, calon PPSU,” ujarnya.

“Itu perbuatan tak elok, pelanggaran hukum, dan bukti bobrok birokrasi di Jakarta,” tambahnya menjelaskan.

Untuk memberikan efek jera, Gubernur Pramono Anung diminta untuk tak segan memberikan sanksi berat kepada oknum yang terlibat.

Bahkan, Trubus juga mendesak Pramono tak segan memecat oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat skandal pungli rekrutmen PPSU ini.

“Mulai dari panitia sampai pelaksana, semua yang bertanggung jawab harus diproses. Bila terbukti mereka harus disanksi hukum, kemudian status PNS-nya dipecat,” kata Trubus.

Akademisi Universitas Trisakti ini juga meminta Pemprov DKI memperketat pengawas untuk memastikan tak ada lagi praktik pungli dalam proses rekrutmen pegawai kontrak atau Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

“Ke depan, harus ada pengawasan ketat, libatkan lembaga independen, misalnya Ombudsman dilibatkan, kepolisian juga,” ucapnya.