Singgung Soal Keamanan Warga, Demokrat Dorong Kenaikan Operasional RT-RW di Jakarta

Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA PUSAT - Fraksi Partai Demokrat–Perindo DPRD DKI Jakarta menyoroti serius persoalan keamanan publik dan kesejahteraan aparatur di tingkat akar rumput dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2025.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menyebut meningkatnya kasus kejahatan jalanan seperti penjambretan, tawuran remaja, hingga premanisme sebagai indikator menurunnya kualitas rasa aman di ibu kota.

“Kejahatan-kejahatan ini mencerminkan penurunan kualitas keamanan publik yang mengkhawatirkan. Hak warga atas rasa aman harus jadi prioritas dalam APBD Perubahan 2025,” kata Mujiyono dalam keterangannya, Senin (21/7/2025).

Ia menegaskan pentingnya percepatan penyusunan Grand Design sistem pengawasan berbasis CCTV sebagai dasar teknis pengadaan dan integrasi sistem keamanan di Jakarta.

Selain itu, ia juga mendorong penguatan patroli terpadu di titik-titik rawan, serta perbaikan infrastruktur pendukung seperti penerangan jalan, taman, dan ruang publik.

“Kita perlu sinergi lintas sektor, baik dari Pemprov, TNI, Polri, hingga BIN Daerah. Keamanan tak bisa ditangani sendiri-sendiri,” tegas Mujiyono yang juga Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta.

Tak hanya soal keamanan, Fraksi Demokrat–Perindo juga menyoroti besarnya beban kerja para RT dan RW yang dinilai belum diimbangi dengan anggaran yang layak.

Meski ada rencana kenaikan dana operasional sebesar 25 persen untuk tiga bulan, Mujiyono menyebut jumlah tersebut masih jauh dari cukup.

“RT dan RW adalah ujung tombak pelayanan publik. Mereka bekerja siang malam menjaga ketertiban lingkungan. Kenaikan anggaran harus lebih dari itu,” katanya.

Fraksi Demokrat–Perindo juga mengusulkan peningkatan biaya operasional dan kegiatan bagi Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), yang memiliki peran strategis sebagai jembatan antara warga dan pemerintah di tingkat kelurahan.

Isu lainnya yang turut disorot adalah soal kesejahteraan kader Dasawisma, Posyandu, Jumantik, dan PKK. Mujiyono mendukung penuh usulan kenaikan dana operasional kader Dasawisma dari Rp500 ribu menjadi Rp750 ribu per bulan.

“Para kader ini bekerja langsung dari rumah ke rumah, memberi penyuluhan kesehatan, mencegah penyakit endemik, dan menangani stunting. Ini kerja sosial yang nyata dan sangat strategis,” ungkapnya.

Ia juga meminta agar dana operasional untuk PKK tak hanya tersedia di tingkat kelurahan, tetapi juga menjangkau hingga level RW agar fungsi kelembagaan dan efektivitas program bisa lebih kuat.

Mujiyono menegaskan bahwa keberpihakan anggaran terhadap aparat lingkungan dan kader sosial harus menjadi cerminan komitmen Pemprov DKI dalam menjaga ketahanan sosial Jakarta.

“Kalau keamanan dan aparatur lingkungan diabaikan, maka Jakarta tidak akan pernah benar-benar tertib, aman, dan berkeadilan,” pungkasnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya