BREAKING NEWS Dirut Food Station Tersangka Beras Oplosan, Pramono Janji Tak Bakal Bekingi BUMD

Hal ini disampaikan Gubernur Pramono menanggapi keterangan Bareskrim Polri yang menyatakan kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan.

“Kalau ada kesalahan, kesengajaan, siapa pun yang melakukan itu kami tidak akan memberikan perlindungan,” ucapnya saat ditemui di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (24/7/2025).

“Karena keterbukaan sekarang ini menjadi penting,” tambahnya menjelaskan.

Pramono pun mengaku mendukung penuh upaya aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini.

“Pemerintah Jakarta dalam hal ini memberikan dukungan, support sepenuhnya. Bagi Jakarta, apapun yang diputuskan oleh Bareskrim, kami akan mengikuti,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur Pramono juga menyoroti soal program subsidi pangan yang belum berjalan dengan baik.

Ia pun mengakui banyak penerima subsidi yang kesulitan mendapatkan beras maupun bahan kebutuhan pokok lainnya lantaran terbatasnya stok yang tersedia.

Tak jarang, mereka pun harus mengantre panjang sejak subuh untuk mendapatkan pangan dengan harga terjangkau.

“Kami tidak menutup mata terhadal ini,” kata orang nomor satu di Jakarta ini.

Sebagai informasi, Food Station, atau PT Food Station Tjipinang Jaya, adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Food Station bertugas membantu pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, stabilisasi harga, dan aksesibilitas bahan pokok di Jakarta.

Hubungannya dengan Pemprov DKI adalah sebagai perusahaan daerah yang bergerak di bidang pangan, khususnya beras, dan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan di Jakarta. 

Dalam pengelolaan, Food Station berada di bawah pengawasan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta serta BUMD Center.

Sebelumnya diberitakan, Satgas Pangan Polri mengungkap ada tiga produsen dan lima merek beras premium yang dijual tak sesuai standar mutu.

Produsen pertama ialah PT PIM yang memproduksi beras merek Sania.