Anak Putus Sekolah di Jakarta Barat Masuk Kategori Tak Mampu, DPRD : Subsidi Tak Tepat Sasaran

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA PUSAT - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Lukmanul Hakim menilai, program subisidi pendidikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak tepat sasaran karena banyak ditemukan anak putus sekolah. 

Hal ini dikatakan Lukmanul usai memberikan interupsi di Rapat Paripurna Pengesahan APBD Perubahan 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025). 

Dari kegiatan reses yang dia lakukan, banyak ditemukan anak putus sekolah karena tidak memiliki biaya namun luput dari bantuan pemerintah provinsi (pemprov). 

"Anak-anak itu semua keluarganya ber-KTP Jakarta, mereka tinggal di RW kumuh, saya menyayangkan pendataan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Ternyata banyak yang tidak tepat sasaran," kata Lukmanul. 

Jika program subsidi pendidikan dan bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu tepat sasaran, tidak mungkin masih ada anak di Jakarta putus sekolah karena alasan biaya. 

"Datanya masih banyak meleset dan masih banyak juga anak-anak yang masih belum dapat subsidi untuk mereka bisa sekolah," tegas dia. 

Berdasarkan hasil reses yang dia lakukan, terdapat 10 anak putus sekolah masing-masing di lingkungan RW 06 dan RW 01, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. 

Lalu ada juga di lingkungan RW 07 Kelurahan Pegadungan serta di RW 15 Kelurahan Tegal Alur, Kota Jakarta Barat. 

Anak putus sekolah di wilayah tersebut lanjut dia, bukan tidak memiliki keinginan belajar tetapi kondisi ekonomi memaksa mereka harus memilih berjualan alih-alih menempuh pendidikan.

"Jadi dia pagi karena putus sekolah, dia jual kue. Dia keliling jual kue. Dan itu dia tidak dapat sentuhan, bantuan apapun dari pemerintah daerah," terang Lukmanul. 
 

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya