Setor 210 Nama, Syahganda Sebut Dasco Minta Daftar Korban Rezim Jokowi untuk Amnesti hingga Abolisi

TRIBUNJAKARTA.COM - Aktivis sekaligus intelektual publik, Syahganda Nainggolan, menyebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta dirinya mendaftar orang-orang yang berkasus karena urusan politik pada masa rezim Presiden ke-7 RI, Jokowi.

Nama-nama korban kriminalisasi politik itu kemudian akan diberi amnesti hingga abolisi seperti halnya Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong.

Seperti diketahui, Hasto dan Tom bebas dari kasus korupsi yang menjeratnya setelah mendapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto pekan lalu.

Hal itu disampaikan Syahganda saat berbicara di channel Youtube Bambang Widjojanto, dikutip Kamis (7/8/2025).

"Kemudian Pak Dasco bilang, 'Bang, kita akan lanjutkan untuk korban politik yang non koruptor, non-kasus koruptor, seperti saya, Habib Rizieq, apa segala."

Insyaallah 17 Agustus, Bang, ya. Amnesti kedua gitu lho," kata Syahganda.

Pendiri Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle itu juga mengaku sudah menyetor 210 nama yang dianggap menjadi korban kasus politik karena dikriminalisasi.

"Pak Dasko minta saya untuk ngumpulkan lagi teman-teman yang korban-korban Jokowi yang sudah saya hitung di sini 210 orang ya, mungkin bisa lebih lagi," kata Syahganda.

"Saya kirim ke Pak Dasco tadi ya kan. Nah, mudah-mudahan bisa tambah lagi supaya ini juga dapat amnesti atau abolisi atau apapun namanya," lanjutnya.

Syahganda menyebutkan sejumlah nama yang masih tersangkut kasus pidana terkait politik, di antaranya Jumhur Hidayat dan Eggi Sudjana.

"Misalnya Jumhur, Jumhur sampai sekarang masih di Mahkamah Agung. Masih di Mahkam Agung kasusnya."

"Kasusnya Lieus Sungkharisma masih dianggap makar untuk kasus dia membela Presiden Prabowo. Eggi Sudjana masih dianggap makar belum selesai nih, banyak sekali, Kivlan Zen," paparnya.

Syahganda juga menyebut kasus Kilometer 50, yang seperti diketahui menewaskan 6 laskar FPI, karena beradu tembak hingga dibunuh di luar prosedur hukum oleh polisi.

Menurutnya, kasus tersebut harus dituntut balik atas nama persatuan.

"(Kasus Kilometer 50) itu mungkin satu klaster dengan Habib Rizieq ya. Insyaallah juga itu ditinjau ulang. Kita tuntut aja saya pikir gitu agar Presiden menunjukkan bahwa satu sisi urusannya persatuan ya yang belum tentu ideologis."