Relokasi Pasar Barito

PSI Jakarta Mulai Senggol Megawati, Patung Fatmawati Dibilang Ambisi Pramono Bikin Senang Ketum PDIP

PSI menjadi Fraksi di DPRD Jakarta yang paling lantang mengkritisi pembangunan Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan.

Megawati dan Pramono (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima) dan August (TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar)
SENGGOL MEGAWATI - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri saat peletakan batu pertama pembangunan Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan, Jumat (8/8/2025), dengan tempelan foto Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) August Hamonangan. August mulai menyenggol Megawati dalam kritiknya soal pembangunan Taman Bendera Puasaka. 

Untuk diketahui, Taman Bendera Pusaka yang mau dibangun Pramono merupakan pengintegrasikan tiga taman yang ada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, yaitu Taman Leuser, Taman Ayodya, dan Taman Langsat.

Anggaran Rp50 miliar pun sudah disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk membangun Taman Bendera Pusaka.

Dari angka tersebut, sebagian besar anggaran akan digunakan untuk membuat sistem pengendali banjir.

“Untuk pengaturan banjirnya, biayanya bahkan lebih besar sedikit dibanding dengan mengintegrasikan taman itu,” ujarnya.

Dengan konsep seperti itu, Pramono berharap Taman Bendera Pusaka bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Pembangunan taman yang lokasinya dekat kantor Sekretariat ASEAN itu diharapkan rampung di akhir 2025 mendatang.

“Maka dengan demikian, apa yang akan menjadi manfaat buat lokasi yang sekarang menjadi Taman ASEAN atau Blok M yang pertama adalah penanganan banjir,” kata Pramono.

Kata Pedagang

Pedagang Pasar Barito di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akan menempuh upaya hukum jika kios mereka digusur secara paksa.

Sebanyak 137 pedagang masih bertahan di Pasar Barito dan menolak untuk direlokasi ke kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa.

"Kalau ada pelanggaran hukum terhadap azas hukum pemerintahan yang baik, tentu kami sebagai warga negara, para pedagang, akan menempuh langkah itu," kata tim advokasi pedagang Pasar Barito, Fahmi Akbar, Sabtu (9/8/2025).

Fahmi mengungkapkan, Pemprov Jakarta tidak boleh bertindak semena-mena terhadap para pedagang termasuk dengan menggusur kios mereka.

Menurut dia, Pemprov Jakarta seharusnya melindungi para pelaku UMKM.

"Ya kalau dilakukan secara paksa, menurut kami ini bentuk kesewenangan ya, karena bagaimanapun pemerintah wajib melindungi para pelaku usaha ekonomi," ujar Murodih.

"Bagaimanpun ini adalah negara hukum, jadi tidak boleh ada kesewenang-wenangan ke pedagang," imbuh dia.

Fahmi pun menyarankan agar Pemprov Jakarta mengembangkan Pasar Barito menjadi destinasi wisata di Jakarta.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved