Warga Protes Tarif Air Diabaikan Pemprov DKI, Anggota DPRD : Mereka Hanya Menuntut Keadilan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA PUSAT - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Francine Widjojo menyesalkan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang seolah mengabaikan aspirasi warga penghuni rumah susun (rusun). 

Warga yang tergabung dalam Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Indonesia (P3SRSI) mendatangi Balai Kota pada Senin, 11 Agustus 2025 kemarin. 

Kedatangan warga hanya ingin bertemu Gubernur Pramono Anung atau Wakil Gubernur Rano Karno, mereka menuntut tarif air PAM yang dianggap kemahalan. 

“Warga hanya ingin menuntut keadilan atas kenaikan tarif PAM Jaya yang sangat tinggi. Pemprov DKI Jakarta sudah berulang kali melakukan pengabaian terkait keberatan-keberatan warga ini,” kata Francine, Selasa (12/8/2025). 

Francine menjelaskan, tarif batas atas air minum PAM Jaya di tahun 2024 seharusnya adalah 4 persen kali UMP tahun 2024 dibagi 10, sehingga tarif tertinggi PAM Jaya tidak boleh lebih dari Rp 20.269 per meter kubik. 

“Hal ini sudah diatur dalam Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 dan Pergub DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2024,” papar Francine.

Francine menyebut Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 sangat merugikan penghuni apartemen dan kondominium. 

Sebab, warga rusun atau penghuni apartemen tarif airnya dipatok menjadi Rp 21.500 per meter kubik dan disamakan dengan pusat perbelanjaan, motel, hotel bintang satu sampai bintang 5. 

Salon kecantikan, kafe, bank, bengkel besar, ruko, rukan, pabrik, pergudangan, tongkang air, tempat wisata, maupun industri lainnya.

Karena itu, Francine berharap Pemprov DKI bersedia menerima dan berdiskusi secara terbuka dengan PPPSRS. 

“Tidak elok Pemprov DKI mengabaikan keberatan warganya sendiri,” ujarnya. 

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya