Kondisi Pati Makin Panas, Momen Sudewo Tak Lagi Dihargai Dilempari Massa, Warga Minta Bupati Lengser

Suasana di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kian memanas setelah saat Bupati Sudewo menampakkan wajah di depan massa.

|
Editor: Wahyu Septiana
Tribunjateng/Mazka Hauzan
DILEMPAR SANDAL-BOTOL - Bupati Pati, Sudewo dilempar sandal hingga air mineral saat menemui massa pendemo di alun-alun Pati, Rabu (13/8/2025). Massa menuntut Sudewo mundur dari jabatannya. 

Data mengenai korban gas air mata masih dihimpun.

Tak hanya itu, massa juga merobohkan gerbang Pendapa Pati.

Dari video viral yang beredar di media sosial, terlihat beberapa aparat tumbang diduga akibat gas air mata.

Awalnya Tuntut Batalkan Kenaikan PBB

Aksi demo di Pati ini awalnya digaungkan untuk menolak kebijakan Bupati Pati, Sudewo, terkait penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berimbas pada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Meski Bupati Pati, Sudewo sudah meminta maaf dan membatalkan kenaikan tarif PBB-P2, massa tetap menggelar aksi demo.

Penasihat hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Nimerodi Gulo, menegaskan bahwa aksi unjuk rasa 13 Agustus tidak akan dibatalkan.

Dikutip dari Tribun Jateng, Gulo menyebut masih ada hal lain yang perlu diprotes.

“13 Agustus bukan sekadar bicara soal pajak. Kami hadir tanggal 13 untuk memenuhi undangan Bupati yang minta 50 ribu orang datang."

"Kami hendak memperingatkan Bupati Sudewo, hentikan arogansimu dan karakter yang menurut warga sangat buruk sekali,” ungkapnya pada wartawan di posko donasi depan Kantor Bupati Pati, Jumat (8/8/2025) siang. 

Direktur Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) Teratai itu mengatakan, selain soal kebijakan terkait pajak, karakter kepemimpinan Bupati Sudewo harus diubah dan diperbaiki.

“Saya pikir kata-kata maaf dari Bupati hanya gombal saja itu, karena dia bolak-balik berubah-ubah."

"Saat Pilkada mengatakan tidak akan menaikkan pajak. Begitu naik bilang bukan saya yang menaikkan, saya hanya melaksanakan. Begitu sudah ditanggapi dia bilang ini untuk kepentingan masyarakat, macam-macam yang berubah-ubah,” tutur dia.

Mengenai substansi kebijakan terkait tarif PBB-P2, menurutnya memang sejak awal harus dibatalkan.

“Pemimpin harus merakyat dan merasakan penderitaan rakyat. Jangan asal muni, ilmu ‘cocotlogi’ bupati tolong hentikan,” tandas dia.

(TribunJakarta/TribunJateng)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

Sumber: Tribun Jateng
Halaman 3 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved