Giant Sea Wall Belum Bisa Masuk APBD 2026 DKI Jakarta, Anggaran Difokuskan untuk Tanggul Pantai
Yuke Yurike, memastikan proyek Giant Sea Wall belum bisa masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Rr Dewi Kartika H
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, memastikan proyek Giant Sea Wall belum bisa masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Pasalnya, megaproyek tersebut masih menjadi kewenangan pemerintah pusat dan belum ada keputusan final terkait pelaksanaannya.
“Kalau Giant Sea Wall itu proyek pemerintah pusat. Jadi kita hanya diminta siap mendukung kalau sudah jalan. Sampai sekarang pun belum fix dari pusat maunya seperti apa,” kata Yuke, Jumat (22/8/2025).
Yuke menjelaskan, APBD DKI sejauh ini lebih diarahkan untuk menyelesaikan pembangunan tanggul pantai yang belum rampung.
Langkah itu dinilai lebih realistis dan langsung memberi dampak kepada warga pesisir Jakarta.
“Yang jelas kita selesaikan dulu tanggul pantai yang belum sepenuhnya sesuai target. Paling tidak itu bisa menahan banjir rob. Itu yang kita masukkan dalam anggaran,” ujarnya.
Menurutnya, keterbatasan kapasitas APBD membuat Pemprov DKI harus memprioritaskan proyek yang bisa segera dikerjakan.
“Kalau bicara Giant Sea Wall kan skalanya besar, biayanya pun besar, jadi memang harus ada dukungan penuh dari pusat. Kita tidak mungkin menanggung sendirian,” tegasnya.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
Pansus DPRD DKI Rampungkan Pembahasan Raperda SJUT, Segera Dikirim ke Kemendagri |
![]() |
---|
Fraksi PDIP DPRD Dukung Sikap Tegas Gubernur Pramono Tolak Atlet Israel Main di Jakarta |
![]() |
---|
Atasi Polusi Udara, DPRD DKI Dukung Perbanyak RTH |
![]() |
---|
Anggota DPRD PSI DKI Ingatkan Pemprov Prioritaskan Infrastruktur Publik di Tengah Pemotongan DBH |
![]() |
---|
Bansos Tak Boleh Kena Gunting Anggaran Imbas DBH Dipotong, PSI DKI Dukung Langkah Gubernur Pramono |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.