DPRD Bongkar Ancaman Defisit Anggaran 2026, Pramono Pamer APBD Surplus Rp 14,67 T 

Meski pertumbuhan ekonomi solid, kesenjangan sosial masih menjadi tantangan terbesar bagi Jakarta.

Untuk menekan gini rasio, Pemprov DKI memperkuat perlindungan sosial melalui program Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga program pangan bersubsidi.

“Program perlindungan sosial adalah bantalan agar masyarakat kecil tetap kuat menghadapi dinamika ekonomi,” tuturnya.

Dalam upaya menekan pengangguran, Pemprov DKI Jakarta menargetkan mengadakan 21 job fair sepanjang 2025, ditambah pelatihan vokasi dan Mobile Training Unit (MTU) yang kini fokus pada peningkatan bahasa asing.

“Kesempatan kerja di luar negeri sering terkendala bahasa. Karena itu, Jakarta harus mempersiapkan SDM unggul yang siap bersaing, baik di dalam negeri maupun global,” kata Pramono.

Sebagai informasi tambahan, isu soal defisit anggaran sempat mencuat usai Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta mengkritisi kenaikan rancangan plafon APBD 2026 menjadi Rp95,3 triliun.

Anggota Fraksi PAN Bambang Kusumanto mengatakan, pihaknya mengikuti perkembangan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta Tahun 2026. 

"Saya cukup aktif mengamati perkembangan anggaran kita di Banggar (Badan Anggaran), saya melihat ada sesuatu yang menurut saya sangat memprihatinkan," kata Bambang, Rabu (13/8/2025). 

Bambang menjelaskan, awalnya nilai APBD yang diajukan sebesar Rp94 Triliun dengan potensi defisit sekitar Rp1,8 Triliun. 

Kemudian selama proses pembahasan berjalan, terjadi kenaikan nilai plafon APBD 2026 menjadi Rp95,3 Triliun dengan potensi defisit mencapai Rp2,2 Triliun. 

"Isu merebak diantara teman-teman anggota dewan kejanggalan ada potensi meningkatnya utang Pemprov DKI," jelas Bambang. 

Demi menutupi defisit tersebut lanjut Bambang, muncul wacana Pemprov DKI Jakarta akan berutang melalui Bank Jakarta. 

"Kalau ini kejadian betul ini kurang pas ini. Kenapa mesti menaikan anggaran sementara memperbesar utang," terang dia. 

Menurut dia, Bank Jakarta adalah bank pembangunan daerah yang dibentuk untuk membantu pembiayaan masyarakat bukan memberikan pinjaman ke pemerintah. 

"Salah satu tujuannya begitu kalau pemerintah sekarang utang ke bank maka kemampuan bank untuk membantu masyarakat maka akan berkurang," kata Bambang.