Efisiensi dan Kebijakan Subsidi Transportasi Publik Jadi Sorotan DPRD DKI Jakarta

Tayang: Rabu, 29 Oktober 2025 21:18 WIB

Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya

Efisiensi dan Kebijakan Subsidi Transportasi Publik Jadi Sorotan DPRD DKI Jakarta

HO/DPRD DKI

KEBIJAKAN SUBSIDI TRANSPORTASI - Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menyoroti kebijakan subsidi transportasi yang efisien dan tepat sasaran untuk menjaga keberlanjutan layanan publik di Jakarta.

Baca Selanjutnya:

Eva Mulia Moonlight Night Cream, Krim Malam untuk Atasi Jerawat dan Bekasnya

TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menyoroti kebijakan subsidi transportasi yang efisien dan tepat sasaran untuk menjaga keberlanjutan layanan publik di Jakarta.

Saat ini, kata Nova, terdapat 15 golongan masyarakat yang mendapatkan fasilitas gratis di layanan transportasi. Seperti LRT, MRT, dan Transjakarta.

“Kita sudah men-support subsidi ini dengan skema 15 golongan penerima manfaat,” ujar Nova usai menghadiri Rapat Koordinasi Transportasi Terintegrasi dan Terpadu yang digelar Pemprov DKI Jakarta di Balai Agung, Balaikota DKI Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Ia menyebutkan, total subsidi transportasi oleh Pemprov DKI Jakarta hampir mencapai Rp6 triliun. Porsi terbesar untuk layanan Transjakarta, sekitar Rp4 triliun.

“Perlu ada kajian khusus agar subsidi yang diberikan tetap efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” terang Nova.

Menurut dia, evaluasi juga dapat mencakup potensi penyesuaian tarif pada layanan Transjabotabek. Sehingga pengelolaan subsidi lebih berkelanjutan.

“Jika penyesuaian diperlukan, tentu harus melalui kajian yang matang,” kata Nova.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan hal senada. Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen menjaga akses transportasi publik bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ia menambahkan, kebijakan subsidi yang berkeadilan menjadi langkah penting agar pembangunan transportasi di wilayah aglomerasi dapat berjalan seimbang dan berkelanjutan.

“Jakarta tetap akan memberikan layanan gratis bagi 15 golongan pengguna transportasi umum. Namun, prinsip keadilan harus tetap dijaga,” tegas Pramono.