Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD angkat suara perihal pernyataan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra beberapa waktu lalu.
Saat ditemui awak media di Gedung DPR RI Jakarta, Yusril mengatakan bahwa rencana pengembalian format pemilihan kepala daerah kepada DPRD sudah pernah menjadi rancangan undang-undang (RUU) di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (9/4/2018).
Yusril juga mengaku pernah dicurhati SBY mengenai UU Pilkada saat keduanya berkunjung ke Jepang.
Kala itu, ia meminta SBY mempertahankan UU yang dibuatnya.
Namun setelah tiba di Jakarta, Yusril menyebutkan bahwa ada statement dari Mahfud MD yang meminta SBY hati-hati terhadap pendapatnya, karena merupakan jebakan batman.
Yusril menilai bahwa pernyataan Mahfud MD seperti memberikan pandangan yang keliru.
Menanggapi pernyataan Yusril tersebut, Mahfud MD menuliskan beberapa statement pada akun Twitternya @mohmahfudmd, Kamis (12/4/2018).
Mahfud MD menyebut pernyataan Yusril bertentangan dengan fakta dan menyesatkan.
Menurutnya, statement Yusril memberi kesan bahwa ia mendukung pilkada langsung dan menginspirasi SBY untuk berbalik arah sehingga mengeluarkan Perppu.
Ia mengungkapkan pada tahun 2012, melalui Mendagri Gamawan Fauzi dengan surat Presiden, mengajukan RUU Pilgub, Pilbup, Pilwali (Pilkada) yang berisi perubahan sistem Pilkada dari langsung menjadi dipilih oleh DPRD.
Dalam statementnya kali ini, Mahfud MD menyebutkan bahwa masalah politik muncul ketika RUU yang sebenarnya sudah mulus di DPR tetapi proses akhir pengesahannya dilakukan pada saat Pilpres yang polarisasi politiknya terbelah menjadi dua, yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Mahfud MD menilai akan menimbulkan instabilitas jika pilkada dilakukan melalui DPRD, sebab DPRD akan dikuasai oleh KMP sebagai pemenang Pilleg 2014, sedangkan pemenang Pilpres adalah KIH.
Lebih lanjut, guru besar FH UII Yogyakarta ini menyebutkan bahwa ketika berada di Amerika, SBY mengeluarkan pernyataan bahwa ia tidak setuju pada RUU tersebut dan setuju dengan aspirasi masyarakat.
Pernyataan Mahfud MD berlanjut hingga ia menyebutkan bahwa Yusril sempat memberikan saran kepada SBY saat keduanya berada di Jepang.
"Sepulang dari Amerika SBY mampir ke Jepang dan bertemu dgn Yusril di sana utk mendapat saran. Inilah saran Yusril yg tersiar: "SBY tdk usah menandatangani RUU itu krn tdk setuju dan selanjutnya serahkan itu kpd Presiden baru agar disikapi dan diselesaikan," cuitnya.