"Ya kita hitung kurang lebih untuk keamanan, penerangan, kebersihan, perawatan dan lain-lain Rp 16 ribu perhari. Tapi Rp 500 ribu per bulannya dan ini sudah kita sosialisasikan dibantu oleh pihak wali kota," tuturnya.
Sebagai informasi, Yoory mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya mencarikan kios lainnya di sekitar Tanah Abang bagi para pedagang yang tak tertampung di JPM tersebut.
Sebab, JPM yang ditargetkan bisa difungsikan akhir Oktober itu tak bisa menampung lebih dari 446 pedagang.
"Kita lagi carikan tempat lain, mungkin di sekitar Tanah Abang. Kan kita punya lahan juga disana. Kita lihat bisa dipakai untuk TPS atau enggak. Atau dari pasar Jaya juga ada solusi," katanya.
Pedagang Gratis 3 Bulan
Ketua Ombudsman Jakarta Raya, Teguh Nugroho mengatakan, pedagang di JPM ini akan gratis berjualan selama tiga bulan.
"Nanti kan teman-teman pedagang dikenakan tarifnya sebesar Rp 500 Ribu, tapi gratis selama 3 bulan," katanya saat ditemui seusai acara soft launching JPM Tanah Abang, Senin (15/10/2018).
Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar PD pembangunan Sarana Jaya selaku pengelola dapat mengetahui penghasilan yang diterima pedagang di sana.
"Supaya PD pembangunan Sarana Jaya juga tahu, berapa sih penghasilan dari pedagang yang ada di JPM," ungkap Teguh.
"Setelah itu, baru diestimastikan angka ideal berdasarkan pendapatan sebulan, jadi tiga bulan ini dulu gratis," lanjut dia.
Di lokasi yang sama, Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan juga menyampaikan hal yang sama.
Menurut Yoory hal tersebut berdasarkan kebijakan pihaknya, serta dari Pemprov DKI dan juga Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
"Mereka kan sudah lama tidak berdagang, kurang lebih 1 bulan setengah ya, jadi kebijakan kita, dari Pemprov DKI sekaligus suara dari Gubernur DKI Jakarta," kata Yoory di lokasi, Senin (15/10/2018).
"(Setelahnya pada Januari 2019) pedagang dikenakan biaya retribusi Rp 16 ribu perhari, jadi perbulan itu sekitar Rp 480 ribu hingga Rp 500 ribu," pungkasnya.
Reaksi Pedagang