Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan apresiasi atas gerak cepat Pemerintah, melalui kedutaan besar Indonesia di Arab Saudi.
Hal ini terkait langkah Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Arab Saudi.
“Apapun perbedaan sikap politik antara Habib Rizieg dengan pemerintahan Jokowi-JK, namun bantuan hukum yang diberikan kepada Habib Rizieq merupakan tindakan tepat. Sebab melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dijalankan jauh di atas perbedaan paham dan sikap politik," kata Hasto dalam keterangan yang diterima, Jumat (9/11/2018).
Menurut Hasto setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, ketika sedang menghadapi persoalan hukum, maka pemerintahan negara Indonesia wajib hadir.
Hasto lalu menambahka, hal yang sama terjadi ketika pemerintahan Megawati Soekarnoputri.
"Saat itu, Ustadz Abubakar Ba’asyir oleh tekanan politik negara adidaya diminta untuk diekstradiksi. Namun Presiden Megawati Soekarnoputri memberikan jawaban tegas bahwa sebagai Presiden tugasnya adalah melindungi warganegaranya. Padahal secara politik kita tahu, ada perbedaan tajam sikap politik diantara keduanya," katanya.
Lebih lanjut Hasto menjelaskan kasus Habib Rizieq, apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah sejalan dengan konstitusi.
Menurutnya, pelajaran yang bisa dipetik dari kasus tersebut adalah setiap negara memiliki satu bendera nasional lambang supremasi kemerdekaannya, dan itulah yang seharusnya dihormati.
"Bendera Merah Putih adalah satu-satunya bendera nasional dan lambang perjuangan mendapatkan kedaulatan politik kemerdekaan Indoneaia. “Bendera Merah Putih itulah yang dikibarkan, sama halnya dengan Arab Saudi, hanya mengibarkan satu bendera nasionalnya," kata Hasto.
Respon PA 212 soal pernyataan Badan Intelejen Negara
"Kita enggak pernah ngomong BIN, kok mereka bereaksi? Kita kan cuma bicara ada operasi intelejen dan bisa dari mana saja. Kita tidak bicara intelejen Indonesia,"
Hal itu dijelaskan Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif yang menduga ada sebuah operasi intelejen yang dilakukan untuk menjebak Habib Rizieq Shihab di Arab Saudi.
Namun, tidak ada sama sekali pernyataan operasi tersebut dilakukan oleh intelejen Indonesia atau intelejen yang bermarkas di BIN.
"Kalau mereka bereaksi, ya kalian simpulkan sendiri lah," jelasnya di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (9/11/2018).
Sebelumnya, Badan Intelijen Negara (BIN) menegaskan tidak ada dendam politik kepada siapapun, termasuk Rizieq Shihab.