Baca tanpa iklan
Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan, ada empat hal yang belum disepakati antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT KAI terkait dengan pembangunan jembatan penyeberangan multiguna (JPM) atau Skybridge di Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Keempat permasalahan tersebut terkait dengan aset PT KAI, flow penumpang, sarana prasarana pendukung skybridge, dan pengamanan di sekitar skybridge.
"Jadi nanti kami akan panggil hari Jumat depan, masing-masing pihak akan kami minta menyediakan alternatif terkait dengan empat isu itu," kata Teguh saat dikonfirmasi wartawan, Senin (12/11/2018).
Teguh mengatakan, bahwa PT KAI sebetulnya telah bersedia membuka gerbang, tembok stasiun Tanah Abang menuju Skybridge itu selama pemprov DKI Jakarta bisa menjamin beberapa hal terkait asetnya.
Sebab, Teguh menuturkan bahwa PT KAI masih menganut hukum Belanda dimana 18 meter dari stasiun itu menjadi tanahnya PT.KAI. Sementara Pemprov DKI menyatakan dengan UU Pertanahan yang baru, sebenarnya tanah itu sudah masuk asetnya pemprov DKI.
"Tembok yang pas ngadep ke skybridge, itu kan dari Stasiun Tanah Abang yang di atas itu, itu kan ada dua tangga ke bawah. Yang satu ke arah Hambir, satu ke arah Blok G, yang kecil itu. Nah itu nanti diharapkan bisa ditutup. jadi penumpang nanti semua masuk ke skybridge, nanti dia belok ke kiri ke arah Gambir, belok ke kanan ke arah Blok G sama Blok S," kata Teguh.
• Skybridge Tanah Abang Ditargetkan Rampung Pekan Ini, Sarana Jaya Pastikan Berkoordinasi dengan KAI
Sementara untuk arus penumpang, Teguh menyebut akan kembali dibahas oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan PT.KAI.
Sebab, menurut Teguh nantinya masyarakat tiak memungkinkan lagi akan melewati jalur bawah.
"Kalau membuka jalan ke bawah nanti penumpang akan turun lagi ke bawah dan akan ada penumpukan penumpang," ungkap Teguh.
Kendati demikian, Teguh menuturkan bahwa nantinya tak ada pedagang yang bejualan di jalur bawah jembatan.
Sebab, beberapa PKL telah diarahkan untuk membuka kios di jembatan penyebrangan multiguna tersebut.
"Dan hanya pedagang yang tercatat berdasarkan kesepakatan kami dengan Pemprov DKI saja yang boleh berjualan di skybridge. Kadi nanti kalau masih ada pedagang yang berjualan di bawah itu harus dibersihkan. Jangan sampai mulai dari nol, kemudian akan berkembang lagi, menutup Jalan Jatibaru lagi," ungkapnya.
• Penyelesaian Proyek JPM Tanah Abang Kembali Mundur dari Target
Sebagai informasi, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya itu menuturkan, bahwa Pemrpov DKI Jakarta bersama dengan PT.KAI akan segera membuat kesepakatan terkait dengan sejumlah permasalahan tersebut.
Apalagi, nantinya akan ada ratusan orang secara bersamaan berada diatas JPM tersebut, sehingga PT.KAI khawatir akan keterbatasan toilet ketika skybridge telah resmi dioperasikan.