Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda
TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Imbas dari pertikaian antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintahan Kota Tangerang dinilai merugikan warga banyak di Kota Tangerang.
Lantaran, Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah mendeklarasikan akan memutuskan semua pelayanan publik untuk kantor-kantor milik Kemenkumham yang berdiri di Kota Tangerang.
Mulai dari, pengangkutan sampah, mematikan Penerangan Jalan Umum (PJU) hingga saluran drainase.
Efek itu ternyata sudah dirasakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Klas IIA Tangerang yang gelap total bila sudah memasuki malam hari.
"Sudah terasa merugikannya dan dalam artian jadi gelap. Rasanya khawatir kalau ada anak-anak yang nyebrang dan mobil lewat kan cukup ramai di depan Lapas ini. Kalau ada orang ketabrak bagaimana, itu yang kami khawatirkan," kata Kalapas Pemuda Klas IIA Tangerang, Jumadi (16/7/2019).
Gelap yang dirasakan pihak Lapas dan masyarakat sekitar ternyata sudah dirasakan sejak Minggu malam (14/7/2019).
Untung saja, lanjut Jumadi, lampu penerangan dan listrik di dalam Lapas Pemuda Klas IIA Tangerang masih beroperasi normal.
"Masih nyala, masih beroperasi kalau yang di dalam (Lapas Pemuda Klas IIA Tangerang). Larena listrik kan kita membayar tiap bulannya. Kalau dimatiin listriknya juga enggak kenapa-kenapa, paling ribut, namanya juga Lapas," tantang Jumadi.
Jumadi belum mendapatkan berita lanjutan dari Pemerintahan Kota Tangerang soal pemadaman listrik di dalam Lapas hingga siang ini.
Walaupun, isu pemangkasan pelayanan publik oleh Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah sempat membuat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) cemas.
"Belum tahu kalau buat yang di dalam, tapi kalau dimatikan ya itu saya tidak tahu sih yang pasti anak-anak bakal ribut. Kita terus terang kita berusaha semaksimal mungkin ke anak-anak untuk koordinasi gak usah mikirin itu, itu dipikirin sama instansi pemerintah lah," terang Jumadi.
Pada akhir pekan lalu, Arief sempat mematikan pelayanan publik seperti lampu penerangan di perumahan milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Komplek Kehakiman dan Pengayoman.
Namun, Arief melunak setelah dibombardir kecaman oleh warganya soal diberhentikannya layanan publik sampai dibuat sebuah petisi untuk dirinya.
Mendapat banyak kecaman publik, Arief pun lantar melunak.