Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Irjen Filri Bahuri resmi ditetapkan sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.
Terpilihnya Irjen Firli sebagai Ketua KPK dibayangi kabar tak sedap.
Ia disebut-sebut melanggar kode etik, namun itu pun belum dipastikan apakah sudah menjadi keputusan KPK sebagai institusi atau hanya segelintir internal saja.
TONTON JUGA
Dikutip TribunJakarta.com dari Kompas.com dugaan pelanggaran kode etik yang diarahkan ke Firli ada tiga.
Pertama, pertemuan Irjen Firli dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuang Guru Bajang (TGB) di NTB pada 12 dan 13 Mei 2018 lalu.
Kemudian, KPK mencatat Irjen Firli pernah menjemput langsung saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK pada 8 Agustus 2018.
Setelah itu, KPK juga mencatat Irjen Firli pernah bertemu dengan petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta pada 1 November 2018.
• Jessica Iskandar Akui Kini Sudah Akur, Nagita Slavina Ketus: Ada Kamera? Ya Sudah Iya Baikan
Bahkan, KPK juga telah menyurati DPR RI soal rekam jejak dan status Irjen Firli tersebut.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, KPK berharap surat tersebut dapat menjadi pertimbangan DPR dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK.
• ZA yang Tusuk Begal Karena Pacar Akan Diperkosa Terancam 7 Tahun Bui, Polisi: Kami Berdasarkan Fakta
TONTON JUGA
Menurut Saut Situmorang, pimpinan harus mempunyai integritas serta tidak memiliki afiliasi politik supaya KPK tidak terjerumus dalam pusaran kepentingan politik.
Namun, sayangnya DPR RI hanya menganggap surat dari KPK itu sebagai angin lalu.
Irjen Firli Dipilih DPR RI Dini Hari
Komisi III DPR RI secara bulat tanpa debat berkepanjangan langsung menetapkan Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) periode 2019-2023.