Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemprov DKI hanya mengizinkan 11 sektor usaha yang boleh beroperasi.
Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pergub 33/2020 tentang Pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta.
Sebelas bidang usaha itu ialah bidang kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, dan energi.
Kemudian, sektor komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, serta utilitas publik.
Selain 11 bidang usaha itu, Pemprov DKI meminta para pengusaha untuk menutup sementara perusahaan atau tempat usaha.
Meski demikian, nyatanya masih ada perusahaan yang tidak termasuk 11 sektor itu yang masih beroperasi.
Mereka tetap beroperasi lantaran mendapat izin langsung dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi pun meminta Pemprov DKI untuk segera berkoordinasi dengan Kemenperin agar izin operasi perusahaan-perusahaan itu segera dibatalkan.
Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar upaya Pemprov DKI dalam mencegah penularan virus corona (SARS-CoV-2) sejalan dengan pemerintah pusat.
"Harus ada koordinasi dengan Kemenperin supaya sejalan untuk menyukseskan PSBB," ucapnya, Kamis (23/4/2020).
• Dua Orang yang Tewas dalam Kebakaran di Sunter Adalah Ibu dan Anak
• Bansos Dinilai Tidak Tepat Sasaran, Ketua DPRD DKI Minta Anies Perbaiki Data Penerima Bantuan PSBB
Menurutnya, pengawasan di sektor ini harus dilakukan dengan lebih ketat untuk meminimalisir pergerakan orang saat PSBB.
Sebab, selama ini pergerakan masyarakat dari luar Jakarta masih cukup tinggi lantaran banyak perusahaan yang masih beroperasi.
"Mereka terpaksa bekerka karena perusahaannya masih beroperasi. Selain sektor usaha yanh dikecualikan saya mendorong untuk diberi penegasan lagi," ujarnya saat dikonfirmasi.
Selain itu, politisi senior PDIP ini juga ingin mendorong produksi alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis yang menanganai pasien Covid-19.
"Dari pada harus impor lebih baik kita memproduksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan APD tenaga medis kita," kata Pras, sapaan akrab Prasetyo.
"Ini harus didukung untuk memberdayakan juga hasilnya ke UKM agat roda perekonkmian tetap berjalan," sambungnya.