Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Angga Putra Fidrian menyindir Fraksi PDID DPRD DKI Jakarta.
Sebab, fraksi partai berlambang banteng itu sangat getol menolak penataan Kampung Akuarium yang dilakukan Pemprov DKI.
"DPRD itu kan lembaga politik, tentu setiap orang stand point masing-masing. Ada yang mendukung, ada yang tidak," ucapnya dalam diskusi virtual, Senin (24/8/2020).
Ia pun menyebut, penolakan dari fraksi PDIP ini bukan berarti seluruh anggota DPRD DKI menolak penataan yang dilakukan di pesisir utara ibu kota ini.
Bahkan, saat peletakan batu pertama pembangunan Kampung Akuarium yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Senin (17/8/2020) kemarin, ada anggota DPRD DKI yang turut menyaksikannya.
"Seingat saya waktu ground breaking kemarin ada anggota DPRD yang datang, sehingga secara prinsip juga DPRD mendukung," ujarnya.
"Jadi, ketika ada anggota DPRD tidak mendukung, apa seluruh DPRD tidak mendukung? Kan tidak," sambungnya.
• Cerita Lengkap Pemuda di Lampung Ajak Teman Ikat dan Lempar Pacarnya yang Hamil 6 Bulan ke Sungai
• Izin Rebus Air, Begini Aksi Bejat Pria Pengangguran Cabuli Kerabatnya Usai Ngopi Bareng Ayah Korban
Bila ada fraksi yang getol menolak rencana penataan Kampung Akuarium ini, Angga menyebut, sebaiknya latar belakang partai politik itu harus ditelusuri.
Sebab, sejak masa kampanye dulu ada kelompok di DPRD yang mendukung Anies dan ada juga yang menempatkan diri sebagai oposisi.
"Cek dulu fraksinya apa, latar belakang politiknya apa. Kalau memang porsinya kritik ya krotik, enggak jadi masalah itu," kata dia.
Seperti diketahui, politisi PDIP Gilbert Simanjuntak dengan tegas menolak rencana Anies membangun rumah susun (rusun) di kawasan Kampung Akuarium.
Bahkan, ia menyebut, kebijakan Anies membangun Kampung Akuarium sebagai kesalahan fatal.
"Yang dipertontonkan adalah ketidaktahuan mendasar soal peraturan dan ini fatal. Sangat mendasar," ucapnya, Senin (24/8/2020).
Ia pun menyarankan Anies untuk meneruskan program penataan Kampung Akuarium yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok semasa menjabat sebagai Gubernur DKI.
Caranya dengan melanjutkan relokasi warga Kampung Akuarium ke Rusun Rawa Bebek.
"Rusun yang ada juga belum terisi, sebaiknya itu saja dulu dioptimalkan," ucapnya, Senin (24/8/2020).
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menilai, program penataan yang dilakukan Ahok saat masih menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota sudah baik.
Anies pun disebutnya hanya tinggal meneruskan program yang sudah dijalankan sejak tahun 2016 lalu.
Namun, nyatanya Anies ogah melanjutkan program tersebut dan memilih membangun kembali Kampung Akuarium.
Hal ini yang kemudian dikatakan Gilbert menghambat kemajuan Jakarta di era kepemimpinan Anies.
"Apa yang sudah dilakukan gubernur sebelumnya itu penuh perjuangan. Kalau tidak berkesinambungan maka Jakarta sulit maju," ujarnya saat dikonfirmasi.
TGUPP Tegaskan Tak Langgar Aturan
Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Angga Putra Fidrian memastikan, rencana penataan kawasan Kampung Akuarium tak melanggar aturan.
Aturan yang dimaksud Angga ialah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Dalam aturan itu disebutkan bahwa Kampung Akuarium masuk zona merah atau P3.
Sebab, pembangunan rumah susun di zona merah diizinkan selama masih menjadi milik pemerintah.
"Di situ bisa dibagun rumah susun umum. Itu adalah rumah susun yanh dibangun pemerintah dan dihuni masyarakat berpenghasilan rendah," ucapnya, Senin (24/8/2020).
"Artinya, secara ketentuan itu diperbolehkan," sambungnya menjelaskan.
Terkait dengan ditemukannya sejumlah peninggalan purbakala di kawasan Kampung Akuarium, Angga mengatakan, hal itu juga bukan menjadi penghalang.
Pasalnya, kawasan Kampung Akuarium belum ditetapkan sebagai wilayah cagar budaya.
"Wilayah Kampung Akuarium belum ditetapkan cagar budaya. Tapi, kaidahnya (pembangunan rusun) harus mengikuti kaidah cagar budaya di sekitarnya (Kota Tua), bukan berarti memgikuti menjadi cagar budaya ya," ujarnya dalam diskusi virtual.
Lantaran menganggap tak ada aturan yang ditabrak, Angga mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersikeras membangun rusun di kawasan yang dulu pernah digusur pendahulunya, yaitu Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.
Padahal, semasa memimpin Jakarta, Ahok berencana menyulap Kampung Akuarium menjadi kawasan cagar budaya.
"Ketika bicara cagar budaya, ini bukan bangunan, tapi wilayah. Itu mengapa secara aturan enggak ada pelanggaran yang dilakukan karena secara peruntukan zonasi P3 sub zona pemerintahan yang rusun boleh dibangun," kata dia.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana membangun kembali kawasan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara.
Peletakan batu pertama atau ground breaking pun telah dilakukan Anies bertepatan dengan HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada Senin (17/8/2020) kemarin.
Menurut rencana, Pemprov DKI bakal membangun 240 hunian tipe 36 yang terdiri dari 5 blok rumah berlapis di lahan seluas 10.300 meter persegi itu.
Proyek penataan ini pun direncanakan bakal rampung pada Desember 2021 mendatang.
Politikus PDIP Minta Anies Teruskan Proyek Kampung Akuarium Era Ahok
Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak menentang keras rencana penataan Kampung Akuarium yang bakal dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Dibandingkan membangun permukiman di kawasan itu, ia menyarankan Anies mengikuti cara pendahulunya, yaitu Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok merekolasi warga Kampung Akuarium ke rumah susun (Rusun) Rawa Bebek.
Sebab, masih banyak rusun di DKI yang sampai saat ini belum dioptimalkan keberadaannya.
"Rusun yang ada juga belum terisi, sebaiknya itu saja dulu dioptimalkan," ucapnya, Senin (24/8/2020).
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menilai, program penataan yang dilakukan Ahok saat masih menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota sudah baik.
Anies pun disebutnya hanya tinggal meneruskan program yang sudah dijalankan sejak tahun 2016 lalu.
Namun, nyatanya Anies ogah melanjutkan program tersebut dan memilih membangun kembali Kampung Akuarium.
Hal ini yang kemudian dikatakan Gilbert menghambat kemajuan Jakarta di era kepemimpinan Anies.
"Apa yang sudah dilakukan gubernur sebelumnya itu penuh perjuangan. Kalau tidak berkesinambungan maka Jakarta sulit maju," ujarnya saat dikonfirmasi.
Kebijakan Anies menata Kampung Akurium ini pun disebutnya hanya untuk kepentingan jangka pendek.
Mantan Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini menuding Anies tak mempertimbangkan rencana jangka menengah, apalagi jangka panjang.
Ia pun khawatir, penataan Kampung Akuarium ini bakal sama seperti kawasan Pasar Tanah Abang yang sempat terbengkalai di awal kepemimpinan Anies.
"Saat ini semua rencana tanpa (memikirkan) jangka menengah dan panjang. Lihat contoh kasus di Tanah Abang," kata dia.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana membangun kembali kawasan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara.
Peletakan batu pertama atau ground breaking pun telah dilakukan Anies bertepatan dengan HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada Senin (17/8/2020) kemarin.
Menurut rencana, Pemprov DKI bakal membangun 240 hunian tipe 36 yang terdiri dari 5 blok rumah berlapis di lahan seluas 10.300 meter persegi itu.
Proyek penataan ini pun direncanakan bakal rampung pada Desember 2021 mendatang.