Baca tanpa iklan
Menurutnya, kasus korupsi pengadaan ini bisa muncul akibat lemahnya pengawasan dari Pemprov DKI.
"Pengawasan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI. Karena ini kan (BUMD) ciptaan dari eksekutif dalam arti Pemprov DKI," tuturnya.
Baca juga: Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Ungkap Dana Bansos Malah Buat Bayar Cicilan Kendaraan
Baca juga: Puluhan Tahun Jadi Penyidik PPA, Aiptu Veronica Tak Bisa Lupakan Kasus Memilukan di Cilincing
Baca juga: Korban Kecelakaan Bus di Sumedang Sempat Video Call Keluarga, Sampaikan Permintaan Terakhir
Anies Baswedan Disebut Tak Tahu Anak Buahnya Beli Lahan Dp Nol Rp di Munjul
Kasus korupsi pengadaan lahan di kawasan Munjul, Jakarta Timur menyeret nama Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.
Lahan itu disebut-sebut bakal dimanfaatkan untuk proyek unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yaitu rumah Dp nol rupiah.
Meski demikian, ternyata Anies Baswedan disebut tak mengetahui soal pembelian lahan yang dilakukan anak buahnya ini.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balai Kota.
Ia menyebut, Anies tak mengetahui soal pembelian lahan ini lantaran tak mengurusi masalah teknis semacam ini.
"Kami, pak gubernur, saya dan jajaran itu tidak masuk wilayah teknis ya. Kami ini membuat kebijakan secara umum," ucapnya, Rabu (10/3/2021).
Politisi Gerindra ini berkilah, masalah teknis seperti pembelian lahan ini sepenuhnya merupakan urusan dari masing-masing jajarannya atau dalam hal ini PD Pembangunan Sarana Jaya.
"Secara teknis ini dinas terkait ya, kami meminta Dinas Perumahan dan Sarana Jaya untuk menyiapkan Dp nol, masing-masing bekerja. Jadi kami tidak masuk wilayah teknis," ujarnya.
"Nggak mungkin gubernur dan wagub ngurusin yang teknis, yang besar saja, kebijakan besar saja menyita waktu. Apalagi masuk wilayah teknis, itu tugas dinas, tugas sudin," tambahnya menjelaskan.
Ariza pun memastikan, kasus yang menjerat anak buahnya ini tak akan mengganggu program rumah Dp nol.
Pemprov DKI pun memastikan program rumah Dp nol di Pondok Kelapa dan Cilangkap tetap dilanjutkan.
"Terkait kasus ini tidak mengganggu program Pemprov atau program di Sarana Jaya, karena di Saran itu tidak pak Yoory sendiri. Ada direktur yang lain, ada manager dan jajarannya," tuturnya.