Baca tanpa iklan
"Kita tidak mau memaksakan terkait adanya anggota dewan yang mendukung kebijakan Pak Anies untuk tetap melaksanakan pagelaran Formula E ini dan juga enggak masalah, kita hargai. Tapi ingat kita harus bisa menjaga kepercayaan masyarakat yang memilih kita, jangan lantas karena tersandera komitmen politik dengan Gubernur Anies lantas mengabaikan keinginan dan harapan masyarakat yang memilih kita. Kita harus bisa bekerja secara maksimal sebagai anggota dewan, jadi jangan kerjaannya hanya datang, duduk, langsung pulang," ketus Kent.
Saat ini, di tengah Pandemi Covid-19 banyak warga Jakarta yang terdampak ekonominya, yang seharusnya uang pagelaran Formula E dapat dijadikan modal usaha atau bansos untuk warga.
"Jelas-jelas banyak masyarakat yang ekonominya susah karena terdampak Pandemi Covid-19 ini, kok malah mendukung Gubernur ngadain event yang enggak penting. Seharusnya uang pagelaran Formula E ini bisa digunakan untuk bantuan bansos atau untuk bantuan UMKM bagi masyarakat yang terdampak langsung Pandemi Covid ini," tutur Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.
Kata Kent, ajang Formula E tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta.
"Formula E itu tidak ada di dalam RPJMD Pemprov DKI, jadi ngapain kekeuh untuk mengadakannya. Lebih baik Pak Anies fokus dengan program-program unggulannya seperti janji-janji kampanyenya, daripada memaksakan mengadakan pagelaran Formula E yang belum jelas persiapannya," ketus Kent.
Dari awal Kent menilai adanya pembangunan sirkuit Formula E tidak mempunyai perencanaan yang matang, dan terkesan dipaksakan.
Pembangunan sirkuit Formula E yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang notabene adalah uang masyarakat Jakarta hingga saat ini belum jelas, yang semula akan diadakan di Monumen Nasional (Monas) namun ada penolakan dari pemerintah pusat karena berkaitan Monas sebagai daerah cagar budaya.
"Hingga saat ini lokasi pengganti sirkuit belum jelas, tetapi Gubernur Anies telah menetapkan Juni 2022 pelaksanaan Formula E, kan kacau. Dalam menyiapkan tempat sirkuit baru pasti akan mengeluarkan anggaran lagi yang saya yakin bukan uang kecil, saran saya Pak Anies jangan mengorbankan uang warga Jakarta dengan cara di hambur-hamburkan seperti ini," tegas Kent.
Selain itu, Kent pun sangat menyayangkan pernyataan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria yang membandingkan rencana ajang Formula E di Jakarta dengan Olimpiade Tokyo yang belum lama ini selesai digelar.
Sebab ajang multi-event itu di anggap berhasil digelar di tengah pandemi Covid-19.
"Jangan bandingkan Tokyo dengan Jakarta. Saya mau ketawa, Disana (Tokyo) warganya tertib, penanganan Covid-19 disana sangat baik, kultur disana juga sangat mendukung, masyarakatnya nurut-nurut dan sudah punya kesadaran yang tinggi tentang bahaya Covid-19 serta prokes di sana, dilaksanakan dengan sangat ketat. Jadi tolong jangan bandingkan Negara kita ini dengan Tokyo Jepang, di Negara kita ini masih banyak Pak yang tidak percaya dengan adanya Covid-19 ini, dan di suruh pakai masker saja, susah setengah mati. Di suruh pakai masker ngeyel, di suruh vaksin juga susah, yang ada malah nyebarin berita bohong tentang akibat efek samping dari vaksin ini. Nanti kalau sudah kena Covid-19 baru menyalahkan pemerintah. Kalau mau membandingkan yah harus apple to apple dong," beber Kent.
Menurutnya, Pandemi Covid-19 masih akan berlangsung lama dan tidak ada yang dapat memastikan kapan pandemi ini akan berakhir dan hingga tahun 2022 pun diperkirakan pandemi masih akan tetap mewabah di Jakarta sehingga akan memaksa kita semua untuk hidup berdampingan dengan Pandemi ini, dan dampaknya akan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan Formula E yang berencana digelar pada Juni 2022.
"Jadi jangan sampai nanti malah muncul Kluster Formula E di DKI Jakarta, jika itu terjadi maka kerja keras kita selama ini akan sia-sia. Ingat dan hargai perjuangan para tenaga kesehatan yang gugur akibat Pandemi ini. Jadi jangan gaya-gayaanlah, jangan lantas hanya untuk berniat menjaga muka Gubernur karena sudah terlanjur membayarkan komitmen fee jadi ngotot memaksakan untuk tetap melaksanakan pagelaran Formula E yang tidak bermanfaat ini, masyarakat sudah cerdas. Jadi batalkan saja pagelaran Formula E ini dan kembalikan komitmen feenya. Jangan lantas nanti Pak Anies di gugat oleh masyarakat jakarta terkait akan niatnya melaksanakan pagelaran yang tidak penting ini baru menyesal," pungkasnya.
Perlu diketahui sebelumnya, Interpelasi diketahui adalah hak anggota legislatif untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan yang dianggap penting serta berdampak luas.
Baca juga: Tak Pusingkan Interpelasi, Wagub DKI Optimis Formula E Bisa Dilaksanakan di Jakarta Tahun 2022
Jika merujuk pada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, hak interpelasi diusulkan paling sedikit oleh 15 anggota DPRD.