Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani menjamin, penyelenggaraan Formula E pada 2022 mendatang tak akan membebani APBD DKI.
Ia menyebut, pembiayaan Formula E ke depannya bakal dibiayai oleh pihak ketiga.
Hal ini sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang meminta Pemprov DKI mencari sponsor untuk menggelar balap mobil bertenaga listrik tersebut.
"Jadi, ke depan pelaksanaan Formula E untuk pembayaran commitment fee tidak menggunakan APBD lagi. Sesuai rekomendasi BPK yang meminta PT Jakpro mencari sponsor," ucapnya, Kamis (16/9/2021).
Sebagai informasi, mas Anies hingga saat ini sudah menghabiskan anggaran nyaris mencapai Rp1 triliun demi menggelar Formula E.
Dana tersebut bersumber dari APBD DKI dan dibayarkan secara bertahap pada 2019 hingga 2020 lalu.
Pembayaran commitment fee dilakukan dalam dua termin, yaitu pada 2019 sebesar 20 juta poundsterling atau setara Rp360 miliar dan pada 2020 sebesar 11 juta poundsterling atau setara Rp200 miliar.
Baca juga: Interpelasi Formula E Jalan di Tempat, Politisi Gerindra: Tak Mungkin Terwujud
Kemudian, mas Anies juga membayar bank garansi sebesar 22 juta poundsterling atau Rp423 miliar.
Jika ditotal, Pemprov DKI sudah menggelontorkan anggaran Rp973 miliar hanya demi menggelar Formula E.
Nilai fantastis ini yang kemudian mendorong Fraksi PDIP dan PSI sepakat untuk mengusulkan interpelasi.
Terlebih saat ini pandemi Covid-19 tak kunjung berakhir, sehingga kondisi perekonomian belum stabil.
"Yang kemarin memang pakai APBD, tapi kan itu ada pada anggaran 2019. Ke depan, enggak ada pakai APBD, karena mau melibatkan swasta," ujarnya.
Untuk itu, ia meminta masyarakat tak khawatir terkait biaya penyelenggaraan Formula E.
"Banyak orang enggak memahami masalah Formula E, sehingga, orang berteriak seakan-akan semuanya pakai APBD,".
Ia pun optimis, ajang balap mobil listrik bertaraf internasional bisa digelar sesuai rencana, yaitu pada Juni 2022 mendatang.
Politisi senior PKS ini menyebut, penyelenggaraan Formula E bisa mendatangkan banyak keuntungan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.
Baca juga: Anies Baswedan Pamer Pembangunan Terkini Stadion JIS Markas Persija, Intip Foto Kemegahannya
"Ini bisa mengangkat nama Jakarta dan Indonesia pada tingkat dunia. Banyak keuntungan yang diperoleh," tuturnya.
"Multi effectnya juga ada, seperti banyak peserta datang, sehingga hotel dan tempat wisata bisa laku, perekonomian pun menggeliat," sambungnya.
Interpelasi jalan ditempat
Sebelumnya, Politisi Gerindra Syarif menyebut, hak interpelasi yang digulirkan Fraksi PDIP dan PSI terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ngotot menggelar Formula E tak mungkin terlaksana.
Pasalnya, baru ada 33 anggota legislatif yang sepakat menggunakan hak bertanya tersebut.
Padahal, interpelasi baru bisa digulirkan bila mendapat 50 persen + 1 suara atau didukung 54 dari total 106 anggota DPRD DKI.
"Interpelasi itu harus ikut tatib, ada aturannya. Dibawa ke paripurna dan disetujui untuk jadi interpelasi," ucapnya, Kamis (16/9/2021).
"Faktanya, secara politik itu sudah enggak mungkin, karena enggak mungkin untuk dilakukan pengesahan," tambahnya menjelaskan.
Sampai saat ini, Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta pun belum menentukan jadwal paripurna untuk membahas interpelasi yang diusulkan PDIP dan PSI.
Sedangkan di sisi lain, Pemprov DKI tengah menyelesaikan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait rencana mas Anies menggelar balap mobil listrik Formula E pada 2022 mendatang.
Baca juga: Wagub DKI Optimis Formula E Jalan Terus: BPK Tidak Ada Rekomendasi Untuk Ditundan Apalagi Dibatalkan
"Boleh dikatakan interpelasi jalan di tempat. Ini kan pemicunya ada rekomendasi BPK dan memang kajian dibuat sebelum pandemi," ujarnya.
"Ketentuannya 60 hari setelah rekomendasi harus ditindaklanjuti. Tindak lanjut sudah diserahkan dan sekarang tinggal studi kelayakan," sambungnya.
Sekretaris Komisi D DPRD DKI ini pun yakin, tujuh fraksi lainnya sudah bulat menolak interpelasi.
Lobi-lobi yang dilakukan PDIP dan PSI pun disebutnya sia-sia.
"Anggota fraksi itu kepanjangan dari partai. Kalau lobi ya ke pimpinan partai, bukan ke anggota. Jelas tidak bisa dibantah kalau interpelasi itu sebetulnya itu lebih kuat karena politiknya," tuturnya.
Wagub DKI Optimis Formula E Jalan Terus
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak merekomendasikan penundaan ajang balap Formula E.
Setelah mengungkapkan, bila BPK tak menemukan adanya kejanggalan dari pengelolaan keuangan Pemprov DKI, meski ada beberapa aspek yang disoroti, kini Riza mengatakan BPK tak memberi rekomendasi penundaan ajang balap mobil listrik bertaraf Internasional ini.
Baca juga: Terancam Digugat ke Arbitrase Internasional, Anies Cs Gandeng Swasta Bayar Commitment Fee Formula E
"Ya Formula E sudah disampaikan bahwa sudah mendapatkan hasil dari BPK alhamdulillah tidak ada kerugian ataupun potensi kerugian. Bahkan dari BPK sendiri tidak ada rekomendasi untuk ditunda apalagi dibatalkan ya," katanya di Balai Kota, Rabu (15/9/2021).
Atas hasil ini, Riza mengapresiasi kinerja BPK dan optimis penyelenggaraan Formula E pada tahun depan.
"Terima kasih atas hasil pemeriksaan dari BPK. Nanti silakan ditanya oleh jakpro detailnya nanti jakpro yang manage," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara soal ancaman kena gugat bila tak bisa membayar commitment fee Formula E selama lima tahun berturut-turut.
Ia menyebut, Pemprov DKI nantinya bakal melibatkan pihak swasta dalam memenuhi kewajiban membayar commitment fee ini.
Baca juga: Bungkam Soal Persiapan Formula E, Sekda DKI: Belum Bisa Komentar Dulu
"Nanti program Formula E tidak hanya dibebankan ke APBD, bahkan nanti dibebankan oleh swasta juga, oleh sponsor," ucapnya, Selasa (13/9/2021).
Politisi Gerindra ini menjamin, seluruh kewajiban Pemprov DKI sudah dijalankan dengan baik.
Ia pun memberi garansi Pemprov DKI tak akan kena gugat pihak penyelenggara ajang balap mobil listrik bertaraf internasional itu.
"Formula E sudah sesuai dengan mekanisme aturan yang ada. commitment fee, kewajiban-kewajiban sudah dipenuhi, persiapan sudah diatur sedemikian baiknya," ujarnya.
Bahkan Ariza menyebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak menemukan adanya kejanggalan dari pengelolaan keuangan Pemprov DKI, meski ada beberapa aspek yang disorotinya.
Beberapa aspek tersebut ialah soal usulan agar Pemprov DKI memperbaiki lagi studi kelayakan penyelenggaraan Formula E.
"Temuan BPK sudah dicek, tidak ada temuan. Bahkan dari BPK jangankan temuan, penundaan dari BPK saja tidak ada," tuturnya.